Menu

Mode Gelap
Bangun Hunian Darurat, Warga Cianjur: Terima Kasih, Muhammadiyah! 50 Ribu Kaleng Sarden Lazismu Siap Kirim ke Korban Gempa Cianjur MDMC Kirim Tim Asesmen ke Semeru Muhammadiyah Bangun Hunian Darurat, Libatkan Warga Penyintas Gempa Cianjur Kembangkan Program Orangtua Asuh, Muhammadiyah Gresik Tanggung Seluruh Biaya Sekolah Anak Yatim

Muhammadiyah or id WIB

Komitmen Terhadap Pancasila Tidak Diragukan, Muhammadiyah Emban Tugas Baru


 Komitmen Terhadap Pancasila Tidak Diragukan, Muhammadiyah Emban Tugas Baru Perbesar

#

MUHAMMADIYAH.OR.ID, SAMARINDA – Dalam konteks konsepsi Negara Pancasila Darul ‘Ahdi wa Syahadah, penitikberatan tugas Muhammadiyah sekarang bukan lagi pada sisi ‘Ahdi (perjanjian), tetapi lebih pada sisi Syahadah (persaksian).

Demikian tutur Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD dalam Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah bertajuk ‘Menjaga Kedaulatan NKRI’, Kamis (21/4).

“Sekarang tekanannya bukan pada al-‘ahdinya, sebab kesepakatan perjanjiannya sudah jadi karena sudah dibuat dalam Konstitusi. Tapi dari sisi syahadahnya tadi. Mengisi (kemerdekaan) bersama berdasar kesepakatan dengan penuh kekompakan dan persatuan,” jelasnya.

Pada forum seminar yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) itu, Mahfud menyebut tugas Muhammadiyah salah satunya adalah membantu terwujudnya kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya.

“Apakah sekarang kita sudah berdaulat? Secara formal ya. Tapi secara riil kita ini masih banyak masalah. Bukan kita selesai. Di sinilah peran Muhammadiyah diperlukan. Peran NU, Al-Irsyad, MUI dan ormas-ormas Islam lainnya karena kedaulatan kita belum purna. Masih jauh,” ungkapnya.

Mahfud memberikan contoh pada banyaknya Undang-Undang yang kontraproduktif pada kesejahteraan rakyat karena telah salah prosedur sejak pembuatannya.

Salah satu contohnya adalah UU Investasi di bidang pertambangan yang membuka kran bagi investasi atau perusahaan asing untuk mudah berdiri di Indonesia tetapi sebaliknya, Indonesia kesulitan mendirikan perusahaan nasional di luar negeri.

Untuk mengubah kebijakan pun tidak mudah sebab harus melalui pintu DPR dan persetujuan partai. Sedangkan fakta yang ada, kata Mahfud 84% politisi di Indonesia dibiayai oleh pemodal sehingga ketika mereka terpilih menjadi pejabat publik, mereka membalas budi dengan mengeluarkan perizinan yang menguntungkan para pemodal itu.

“Jadi bukan hanya implementasinya, pembuatannya pun sudah koruptif sekarang. Dan ini melibatkan banyak pihak,” ungkap Mahfud.

Karena itu, Muhammadiyah pun diharapkannya tak berhenti membangun kesadaran kolektif umat untuk mewujudkan kedaulatan di berbagai bidang dari politik sampai ekonomi. Seminar ini diharapkannya melahirkan rekomendasi positif bagi Muktamar ke depan.

“Oleh karena itu tujuan Muhammadiyah yang menjabarkan ibadah itu bukan hanya ibadah ritual, ibadah mahdhah tapi juga masuk dalam ibadah sosial yang ghairu mahdah dalam bidang politik,” jelasnya.

“Muhammadiyah selamat menyongsong Muktamar. Mudah-mudahan terus memperkuat hasil ijtihad tokoh-tokoh Islam Indonesia yang telah mendirikan Negara Pancasila sebagai Darul ‘Ahdi wa Syahadah,” pungkasnya.

klik sumber berita ini

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Muhadjir Effendy : Nasyiatul Aisyiyah Organisasi Strategis dengan Perempuanya yang Produktif

5 December 2022 - 20:15 WIB

Bangun Hunian Darurat, Warga Cianjur: Terima Kasih, Muhammadiyah!

5 December 2022 - 18:24 WIB

50 Ribu Kaleng Sarden Lazismu Siap Kirim ke Korban Gempa Cianjur

5 December 2022 - 16:38 WIB

Lima Budaya Organisasi Islami dalam Muhammadiyah

5 December 2022 - 13:40 WIB

Mengapa Muhammadiyah Tidak Berhenti Membangun Amal Usaha? Ini Jawabannya

5 December 2022 - 12:50 WIB

Eco Bhinneka Berlatih Software Akuntasi Keuangan Berbasis Web

5 December 2022 - 11:06 WIB

Trending di Muhammadiyah or id