<\/p>\n
Jakarta, InfoMu.co<\/strong> \u2013 Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo bakal membahas isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Salah satu yang bakal dibahas adalah sistem pemilu di Indonesia, yang dinilai Muhammadiyah sudah bermasalah.<\/p>\n \u201cSistem pemilu kita ini kan sudah bermasalah, menurut Muhammadiyah. Karena pemilihan langsung dengan sistem proporsional terbuka itu akhirnya menimbulkan ekses yang sangat besar terhadap money politics, yang memang itu sudah ditandai dari awal pada saat pencalonan dan pada saat pemilihan. Jadi terjadi candidacy buying dan vote buying. Itu terjadi karena memang sistemnya seperti itu,\u201d kata Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu\u2019ti dalam perbincangan dengan detikcom beberapa waktu lalu.<\/p>\n \u201cMuhammadiyah mengusulkan supaya sistem pemilu ini diubahlah, disempurnakan, supaya tetap mencerminkan keterlaksanaan demokrasi tapi juga ada pemihakan terhadap representasi,\u201d ujar Mu\u2019ti.<\/p>\n \u201cTermasuk di dalamnya misalnya terkait dengan komposisi keanggotaan di MPR. MPR kan sekarang 100 persen dipilih, 100 persen dari DPR, 100 persen dari DPD. Nggak ada yang diangkat, DPD juga populis kan. Satu provinsi empat orang,\u201d imbuh Mu\u2019ti.<\/p>\n Mu\u2019ti menyinggung spirit konstitusi terkait komposisi keanggotaan MPR. Menurut Mu\u2019ti, seharusnya sebagian anggota MPR juga ada yang diangkat tanpa melalui pemilu.<\/p>\n \u201cPadahal kalau kita kembali ke semangat UUD, MPR itu kan harus menjadi lembaga yang memang menjadi wadah bagi semua kelompok, di negara ini. Karena itu, ada yang diangkat, diangkat itu kan utusan daerah dan golongan. Sekarang kan kelompok golongan itu mungkin nggak punya wakil. Karena kalau mereka maju nggak terpilih,\u201d ujar dia. (dtk)<\/p>\n<\/p><\/div>\n sumber berita dari infomu.co<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"