<\/p>\n
MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA \u2013 Jika bicara indeks pembangunan manusia, salah satu yang penting adalah hak atas kesehatan. Maka dalam G20 ini perlu ditegaskan bahwa selain ekonomi, pemenuhan hak kesehatan bagi ibu dan anak juga harus menjadi perhatian. Begitu diungkapkan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat \u2018Aisyiyah<\/a>, Tri Hastuti Nur Rochimah dalam Pararel Event C20 Summit 2022 \u201cSuara Kaum Marginal \u2013 Voice of Voiceless\u201d pada Kamis (6\/10) di Hilton Resort Hotel Nusa Dua, Bali. Ruang diskusi ini mendorong agar kepentingan penyandang disabilitas, pekerja migran, perempuan, anak, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya harus dibicarakan dalam G20 yang tengah berlangsung di Bali di mana Indonesia menjadi presidensi G20 di tahun 2022 ini.<\/p>\n Mengapa hak kesehatan bagi ibu dan anak menjadi penting untuk dibicarakan ? Tri menyebutkan bahwa akses bagi kesehatan ibu dan akses kesehatan pada anak menjadi salah satu yang terimbas atas kondisi\u00a0 krisis ekonomi. \u201cKrisis ekonomi yang terjadi tidak semata berdampak pada problem ekonomi tetapi efek dominonya sangat besar sekali termasuk kepada akses kesehatan reproduksi dan akses kesehatan pada anak,\u201d terangnya.<\/p>\n Isu Kesehatan Ibu dan Anak\u00a0<\/strong><\/p>\n Lebih lanjut Tri menyebutkan terdapat tiga isu terkait kesehatan ibu dan anak ini. Pertama, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Kedua, hak kesehatan reproduksi (kespro) pada kelompok remaja dan penyandang disabilitas yang merupakan kelompok marginal. Ketiga, masih tingginya angka stunting khususnya pada kelompok miskin. \u201cHal ini perlu menjadi perhatian karena pada kelompok miskin, risiko stunting tiga kali lebih berat dibandingkan dengan kelompok yang tidak miskin.\u201d<\/p>\n Sekretaris Pimpinan Pusat \u2018Aisyiyah yang juga merupakan dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini melanjutkan AKI dan AKB menjadi ancaman bagi pembangunan sumber daya manusia. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat karena AKI dan AKB di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena faktor akses layanan kesehatan dan faktor budaya yang masih sangat kuat di masyarakat.<\/p>\n Upaya dalam mengatasi AKI dan AKB menurut Tri haruslah dimulai dari Hulu yakni menyasar kelompok remaja. \u201cDalam konteks pencegahan AKI ini banyak negara tidak memberikan perhatian pada kelompok remaja, salah satunya pemberian vitamin tambah darah, akses informasi dan layanan masih sangat minim sehingga remaja kurang teredukasi betapa pentingnya minum tablet tambah darah, betapa pentingnya memeriksakan kadar HB secara runting untuk mencegah AKI.\u201d<\/p>\n Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi\u00a0<\/strong><\/p>\n Terkait isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), Tri menyampaikan bahwa pemenuhan HKSR ini masih minim diakses oleh kelompok remaja dan penyandang disabilitas. \u201cDalam isu HKSR ini masih banyak perempuan penyandang disabilitas yang belum memiliki informasi yang cukup komprehensif terkait kespro karena seringkali dianggap tabu dan bukan menjadi kebutuhan,\u201d katanya.<\/p>\n Hal ini, menurutnya,\u00a0 sangat mengkhawatirkan karena menurutnya di tingkat dunia terdapat\u00a0 15% penduduk penyandang disabilitas dan separuhnya berada di negara berkembang termasuk di Indonesia.\u201cPemenuhan HKSR adalah hak dasar bagi teman-teman penyandang disabilitas akan tetapi masih banyak yang belum tercover atau belum memiliki akses,\u201d tegas Tri.\u00a0\u00a0<\/p>\n Belum adanya prioritas program bagi penyandang disabilitas menurut Tri menjadi penyebab penyandang disabilitas kesulitan dalam mengakses layanan HKSR seperti deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara, layanan vaksinasi, layanan penurunan stunting, dan sebagainya.<\/p>\n Pendidikan HKSR bagi Remaja\u00a0<\/strong><\/p>\n Terkait HKSR di kelompok remaja, Tri juga menekankan perlunya pemberian pendidikan HKSR bagi para remaja. \u201cProblem HKSR pada remaja harus dipotong pada hulunya yakni kurangnya perhatian di semua pemerintah pada pemenuhan HKSR kelompok remaja. Karena pendidikan HKSR tidak diberikan secara komprehensif di dunia pendidikan, ini ke depan sangat penting, bahkan layanan kesehatan dasar untuk remaja di fasilitas layanan kesehatan seringkali diabaikan.\u201d<\/p>\n Dengan melihat tiga isu penting yang harus menjadi perhatian tersebut, maka Tri menyampaikan bahwa \u2018Aisyiyah memberikan empat rekomendasi dalam kegiatan ini.\u00a0 Pertama, memperluas akses kesehatan bagi perempuan hamil dan nifas atau paska melahirkan dengan mendekatkan layanan pada perempuan. Pendekatan layanan kesehatan ini perlu dilakukan dari pemeriksaan kehamilan sampai melahirkan dengan ketersediaan layanan yang komprehensif.<\/p>\n Kedua, layanan dasar untuk HKSR, akses informasi, dan layanan HKSR bagi kelompok disabilitas. \u201cPerlu dikembangkan model pendidikan HKSR bagi kelompok disabilitas tanpa mengabaikan kebutuhannya, baik dari akses substansi maupun penyampaiannya. Harus dipastikan pemenuhan HKSR dilakukan secara inklusif,\u201d terang Tri.<\/p>\n Ketiga,\u00a0 pemenuhan HSKSR harus dilakukan dengan menjadi prioritas oleh semua negara<\/a> dalam program kesehatan baik sisi kebijakan maupun penganggaran dengan pendekatan yang komprehensif maupun inklusif baik di daerah terpelosok termasuk remaja yang tidak memiliki akses sekolah. Keempat, pencegahan stunting dilakukan secara holistik pada aspek yang menjadi penyebab mendasar bukan hanya penyebab langsung.<\/p>\n<\/p><\/div>\n sumber berita ini dari muhammadiyah.or.id <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"