guardian of the constitution<\/em>.<\/p>\nSelain itu, Ketua Umum HMI Komisariat FEB UNPAD, Shidqi Sabilalhaq juga menyampaikan bahwa dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja mempolitisasi klausul \u201ckegentingan memaksa\u201d.<\/p>\n
\u201cDalam pengesahan Perppu harusnya tidak etis dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam mendalilkan potensi kiris ekonomi global yang terlihat dibuat- buat,\u201d terangnya.<\/p>\n
3 alasan menolak Perpu Cipta Kerja<\/h3>\n
Adapun alasan aliansi HMI dari dua fakultas tersebut menolak Perpu Cipta Kerja karena 3 hal ini:<\/p>\n
Pertama<\/em><\/strong>, Perppu Cipta Kerja perlu dipertanyakan secara formil karena tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam UUD 1945.<\/p>\nKedua,<\/strong><\/em> Perppu Cipta Kerja mengencingi konstitusi, yaitu putusan MK terkait UU Cipta Kerja karena mengamanatkan untuk memperbaiki UU Ciptaker sesuai dengan asas pembentukan UU yang benar.<\/p>\nKetiga<\/em><\/strong>, secara materil Perppu Cipta Kerja tidak ada perubahan secara signifikan dari substansi UU Ciptaker yang meaningless participation.<\/p>\nTuntutan<\/h3>\n
Atas dasar tersebut Aliansi HMI UNPAD Cabang Bandung menuntut 3 hal:<\/p>\n
\n- Menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja<\/li>\n
- Menuntut agar DPR mengeluarkan UU untuk mencabut Perppu Cipta Kerja<\/li>\n
- Menuntut agar pemerintah patuh pada asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan dan mematuhi putusan MK Nomor 9\/PUU-XVIII\/2020<\/li>\n<\/ol>\n
Unjuk rasa yang dilakukan para aktivis HMI UNPAD Cabang Bandung tersebut berlangsung kondusif dan damai. **<\/p>\n
![](\"https:\/\/bandungmu.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/iklan-roti-kotak.jpg\"\/)
<\/a><\/div>\n<\/p><\/div>\n