BANDUNGMU.COM, Jakarta \u2014<\/strong> Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi, berharap agar kader-kader Muhammadiyah tidak memiliki sikap anti dan alergi terhadap politik.<\/p>\n Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Forum Dekan FISIP PTMA di Auditorium Kasman Singodimedjo UMJ pada Rabu (21\/06\/2023).<\/p>\n Dalam seminar dengan tema \u201cMuhammadiyah di Tengah Kontestasi Politik 2024\u201d ini, Ridho menjelaskan tentang dua fase hubungan antara Muhammadiyah dengan politik, berdasarkan penelitian yang mencakup periode hingga 2020.<\/p>\n Fase pertama terjadi antara tahun 1912 hingga 1971. Pada fase ini, kader-kader Muhammadiyah menyadari pentingnya Muhammadiyah bergabung dengan partai politik.<\/p>\n Tidak ada aturan resmi yang melarang kader-kader Muhammadiyah untuk terlibat dalam partai politik. Pada masa tersebut, kader-kader Muhammadiyah bahkan membentuk partai politik, seperti PII (Partai Islam Indonesia).<\/p>\n Fase kedua terjadi antara tahun 1971 hingga 2020. Ridho menyatakan bahwa fase kedua ini mungkin masih berlangsung hingga saat ini.<\/p>\n \u201cHingga saat ini, Muhammadiyah tidak memiliki partai politik. Para anggota Muhammadiyah saat ini berpartisipasi dalam tim sukses,\u201d ungkap Ridho seperti dikutip dari muhammadiyah.or.id.<\/p>\n Kader-kader Muhammadiyah saat ini tersebar di berbagai partai politik dan menjadi pendukung partai politik sebagai tim sukses.<\/p>\n \u201cMuhammadiyah tidak akan secara resmi mengeluarkan pernyataan yang mendukung calon presiden dan calon wakil presiden tertentu atau mendukung partai politik tertentu. Hasil Muktamar Solo 2022 menyatakan pentingnya kader-kader Muhammadiyah berperan dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif,\u201d katanya.<\/p>\n Meskipun menghadapi dilema, Ridho menegaskan agar kader-kader Muhammadiyah tidak memiliki sikap anti dan alergi terhadap politik.<\/p>\n \u201cMuhammadiyah akan mendorong kader-kadernya untuk terlibat dalam politik, tetapi tanpa melibatkan Muhammadiyah secara langsung dalam politik praktis,\u201d tegas Ridho.<\/p>\n Dilema ini terkait dengan adanya dua aliran pemikiran di kalangan warga Muhammadiyah mengenai hubungan antara Muhammadiyah dan politik.<\/p>\n Aliran pertama adalah pemikiran rasionalis-skripturalis yang cenderung tidak mendukung keterlibatan Muhammadiyah dalam politik praktis dan menempatkan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan atau kekuatan moral.<\/p>\n Aliran kedua adalah pemikiran pragmatis-substansialis yang cenderung mendukung keterlibatan langsung Muhammadiyah dalam politik, karena mereka berpendapat bahwa perjuangan dapat dilakukan melalui jalur politik.<\/p>\n \u201cSebagian warga Muhammadiyah menginginkan kejelasan mengenai posisi Muhammadiyah dalam mendukung siapa,\u201d jelas Ridho.<\/p>\n Ridho menyatakan bahwa dalam konteks Pemilu 2024, Forum Dekan FISIP PTMA dapat menjadi mitra untuk mendorong peran akademisi FISIP.<\/p>\n \u201cJangan menolak, tetapi mari kita cari pemahaman bersama. Kami menerima masukan dari para hadirin mengenai isu politik praktis dan menjelang Pemilu 2024,\u201d tutup Ridho.<\/p>\n Seminar nasional dihadiri oleh 28 Dekan FISIP yang merupakan anggota Forum Dekan FISIP PTMA dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Rektor UMJ Ma\u2019mun Murod sebagai pembicara utama.<\/p>\n Seminar berjalan dengan sangat interaktif dan dalam kesempatan tersebut akademisi FISIP PTMA tidak melewatkan kesempatan untuk berdiskusi mengenai posisi Muhammadiyah dalam politik bersama Ketua LHKP PP Muhammadiyah.***<\/p>\n
![](\"https:\/\/bandungmu.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/iklan-roti-kotak.jpg\"\/)
<\/a><\/div>\n<\/div>\n