Kementerian PPN\/Bappenas<\/a>, masyarakat pendidikan harus memberikan masukan pada dokumen penting yang akan menentukan wajah pendidikan nasional 20 tahun ke depan ini.<\/p>\n\u201cPendidikan berbasis masyarakat atau swasta ini adalah mitra strategis pemerintah dan ini harus tercantum secara eksplisit di dalam naskah RPJPN Indonesia Emas 2045 ini,\u201d tegas Didik pada focus group discussion \u201cBagaimana Peran Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Rancangan RPJPN Indonesia Emas 2045\u201d yang diselenggarakan Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah di Jakarta pada Rabu (21\/06\/2023).<\/p>\n
Menurut Didik, pemerintah harus memposisikan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ini setara dengan sekolah madrasah dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.<\/p>\n
Didik berharap RPJPN Indonesia Emas 2025-2045 ini dapat mewujudkan cita-cita besar bangsa yang ditandai dengan semakin sejahteranya masyarakat Indonesia adil dan makmur berkarakter dan keberadaban yang berkemajuan.<\/p>\n
Ini tentu bukan suatu hal yang mudah karena RPJPN bukan sekedar dokumen yang ditulis dengan kata-kata yang indah.<\/p>\n
Namun, harapannya akan menjadi acuan panduan kita bersama yang akan menjadi kunci dalam keberhasilan bangsa Indonesia.<\/p>\n
Ketua PP Muhammadiyah Irwan Akib mengatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat sesungguhnya bukan hal yang baru.<\/p>\n
Muhammadiyah sudah merintis jauh sebelum sebelum kemerdekaan dengan bersama unsur-unsur masyarakat lainnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.<\/p>\n
\u201cMisalnya KH Dewantara dengan Taman Siswa yang memberikan perhatian pada pendidikan kebudayaan, Kiai Hasyim Asy\u2019ari fokus pada pesantren, lalu Kiai Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah yang fokus pada pelayanan sosial dan pendidikan yang terintegrasi antara agama dan pendidikan umum,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
\u201cSayangnya setelah kemerdekaan, peran pendidikan masyarakat semakin terpinggirkan padahal negara tidak bisa bergerak sendiri. Pendidikan berbasis masyarakat adalah pemangku kepentingan terbesar dalam gerak laju pendidikan bangsa ini,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Menurut Irwan, unsur-unsur masyarakat lainnya seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), LP Maarif Nadhdlatul Ulama, Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia, dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) turut mengambil peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.<\/p>\n
\u201cKita harus belajar dari negara-negara lain yang merdeka tidak jauh dengan kita, sekarang sudah melesat luar biasa, sudah hampir sejajar dengan Jepang dan Vietnam yang malah lebih belakangan kemerdekaannya dari kita mereka sudah punya mobil listrik dari 2017 dan perkembangannya luar biasa. Ini tentu merupakan pelajaran penting bagi kita,\u201d tambah Irwan.<\/p>\n
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyambut baik RPJPN ini yang dapat dipandang sebagai sebuah peta jalan pendidikan.<\/p>\n
\u201cIni sesuai dengan aspirasi Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) pada saat kita menolak RUU Sisdiknas yang disusun tidak partisipastif dan tanpa adanya peta jalan sebagaimana yang kami sampaikan pada Presiden Joko Widodo,\u201d tegasnya dalam FGD yang dimoderatori Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PNF PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman ini.<\/p>\n
Unifah juga memberikan ilustrasi bagaiman di tingkat pra-sekolah saja jumlah guru dan sekolah berbasis masyarakat jauh lebih besar dari sekolah negeri.<\/p>\n
Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki meminta Mendikbudristek untuk menyelesaikan persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena ribuan guru terkatung-katung nasibnya akibat kekeliruan kebijakan.<\/p>\n
Ia juga menambahkan pentingnya pendidikan yang betul-betul bermakna, tidak hanya sekedar artifisial atau penuh kepalsuan.<\/p>\n
Ia juga meminta guru-guru swasta yang lulus PPPK agar dkembalikan ke sekolah swasta asalnya karena payung hukumnya juga jelas.<\/p>\n
Pemerhati pendidikan Doni Koeseoma mengungkapkan ia sudah membaca dengan teliti naskah RPJPN ini.<\/p>\n
\u201cNamun, saya tidak menemukan pernyataan mengenai peran penting pendidikan berbasis masyarakat. Juga tidak ada konsep yang jelas bagaimana kita memecahkan persoalan akses yang masih menjadi hambatan kemajuan pendidikan. Akibatnya rentang waktu pendidikan dasar pun saya kira akan sulit tercapai tanpa kejelasan konsep ini,\u201d sesal Doni.***<\/p>\n
![](\"https:\/\/bandungmu.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/iklan-roti-kotak.jpg\"\/)
<\/a><\/div>\n<\/div>\n