<\/p>\n
BANDUNGMU.COM, Depok \u2014 Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu\u2019ti dengan tegas menyatakan bahwa Muhammadiyah bukanlah kendaraan politik praktis.<\/p>\n
Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak akan terlibat secara langsung dalam politik praktis terutama terkait pemilihan presiden (Pilpres).<\/p>\n
\u201cSoal Pilpres Muhammadiyah wait and see saja. Biarlah itu diurus oleh ketua-ketua partai karena kewenangan konstitusional untuk mencalonkan siapa capres dan cawapres itu ada pada partai politik, itu amanat Undang-undang Dasar,\u201d ucap Mu\u2019ti dalam Peneguhan PDM\/PDA Depok periode 2022-2027, dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Rabu (26\/07\/2023).<\/p>\n
Ia menekankan bahwa Muhammadiyah tidak akan mendeklarasikan dukungan untuk calon presiden tertentu karena hal tersebut hanya akan menjadi mimpi di siang bolong.<\/p>\n
Menurutnya, warga Muhammadiyah yang akan lebih memilih lebih baik menitipkan aspirasi dan dukungan politiknya melalui partai politik, bukan kepada Persyarikatan.<\/p>\n
\u201cKalau warga Muhammadiyah ikut mendukung atau titip aspirasi, titipkan lewat partai politik, jangan Muhammadiyah buat deklarasi dukung mendukung calon presiden tertentu, itu namanya mimpi di siang bolong. Wait and see saja,\u201d ucap Mu\u2019ti.<\/p>\n
Mu\u2019ti mengusulkan agar Pilpres 2024 nanti bisa menampilkan lebih dari dua calon pasangan capres-cawapres.<\/p>\n
Hal tersebut agar menghindari pola pikir biner, atau pola pikir yang sederhana dengan memandang segala hal hanya dalam dua kutub yang saling bertentangan.<\/p>\n
Dalam konteks politik, situasi seperti ini sering disebut sebagai \u201cduopolis\u201d atau sistem politik yang didominasi oleh dua kekuatan utama.<\/p>\n
\u201cNamun, kalau kami boleh nitip aspirasi kepada sembilan partai politik itu, kami nitip jangan hanya dua pasang (capres-cawapres), minimal tiga. Supaya kita punya banyak pilihan. Kalau dua itu seperti benar dan salah,\u201d harap Mu\u2019ti.<\/p>\n
Mu\u2019ti juga menyampaikan keprihatinannya terhadap polarisasi politik yang terjadi pada Pemilu 2019 yakni hanya terdapat dua pasang calon yang kuat bersaing.<\/p>\n
Risiko politik dari situasi tersebut masih terasa hingga saat ini, terutama dalam bentuk ujaran-ujaran yang memprovokasi di media sosial dengan istilah \u201ccebong\u201d dan \u201ckampret\u201d yang merujuk kepada pendukung masing-masing kubu.<\/p>\n
Melalui pendekatan \u201cwait and see\u201c, Muhammadiyah berusaha untuk tetap netral dan memberikan dukungan aspirasional kepada berbagai partai politik.<\/p>\n
Dengan demikian, diharapkan akan muncul lebih banyak pilihan calon yang dapat dipertimbangkan dengan matang dalam pemilihan presiden selanjutnya.***<\/p>\n<\/div>\n