<\/p>\n
Oleh: Ace Somantri<\/strong><\/p>\n BANDUNGMU.COM \u2014 Suatu perhitungan pada momentum pesta demokrasi, rakyat Indonesia merindukan perubahan yang mengarah ke kemajuan dan kesejahteraan.<\/p>\n Janji-janji manis selalu terlontar dalam kampanye, mewarnai ucapan para kandidat saat berbicara melalui mikrofon pengeras. Dengan penuh semangat, rakyat mengelu-elukan pilihan mereka.<\/p>\n Kelebihan dan kekurangan calon pemimpin adalah hal manusiawi. Data masa lalu kerap diungkap seolah menjadi fakta yang tidak terbantahkan.<\/p>\n Namun, sering kali kebenaran peristiwa belum tentu sesuai dengan yang tergambar dalam data.<\/p>\n Perbedaan antara simulasi data dan kenyataan memberikan konsekuensi, bahkan bisa menyeret seseorang yang terlibat menjadi tersangka.<\/p>\n Momen-momen tertentu dapat membuat seseorang menjadi tumbal, terutama saat peristiwa terjadi pada waktu dan tempat yang sama.<\/p>\n Pemutarbalikan fakta dalam sejarah, meskipun lumrah, menunjukkan dinamika perubahan yang dapat terjadi sesuai kepentingan individu.<\/p>\n Pemilihan umum lima tahunan menjadi sorotan, menghadirkan kontestasi berbagai kepentingan dalam ranah kebangsaan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan hadir sebagai media bagi warga negara untuk mewujudkan hak-hak politik mereka.<\/p>\n Rantai waktu dari pemilihan pertama hingga saat ini telah menjadi bagian berharga bagi bangsa.<\/p>\n Dinamikanya begitu dinamis, dengan intrik dan manuver berbagai kepentingan pihak yang selalu terlibat dalam proses demokratisasi untuk mendapatkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<\/p>\n Sejak reformasi tahun 1998 yang membawa arus demokrasi yang lebih terbuka, partisipatif, kuasa yang bersumber dari rakyat mulai berjalan.<\/p>\n Sayangnya, euforia reformasi terkadang kehilangan kendali yang memengaruhi kualitas demokrasi. Transisi ini telah membuka ruang bagi budaya politik transaksional dan pragmatis pasca-reformasi.<\/p>\n Dalam praktiknya, menurut politisi dan akademisi, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan.<\/p>\n Namun, tanpa kontrol yang kuat dari rakyat terhadap kebijakan politik yang dihasilkan. Lebih banyak terkait dengan kelompok atau individu tertentu.<\/p>\n Hal ini mengindikasikan adanya turbulensi dalam keadaan politik yang tidak sehat. Meskipun sistemnya bagus, kelemahan dalam kontrol dapat memberikan ruang bagi pelanggaran dan penyimpangan yang dilindungi oleh kebijakan.<\/p>\n Tindakan memanfaatkan celah-celah dalam sistem, dengan dalih legitimasi, sering dilakukan tanpa memedulikan aturan yang sebenarnya.<\/p>\n Dalam pemilihan umum, fokusnya bukanlah pada kualitas partisipasi, melainkan pada kuantitas.<\/p>\n Pemilihan umum, baik untuk kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif, seharusnya menjadi jalan untuk membangun kesejahteraan bangsa.<\/p>\n Peran rakyat sangatlah penting dalam menentukan kualitas hasil pemilihan umum. Sekecil apa pun pelanggaran dalam produk politik, jika rakyat cerdas dan kritis, dapat terkontrol.<\/p>\n Namun, karena kesadaran politik rakyat masih di bawah rata-rata, banyak produk politik di negeri ini lebih berpihak pada segelintir orang dan oligarki.<\/p>\n Politisi yang kurang memahami kondisi negara lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada peduli pada negeri.<\/p>\n Mereka lebih berorientasi pada tunjangan dan gaji, kurang peka terhadap kebutuhan negeri. Hal ini menjadi rahasia umum di mata masyarakat.<\/p>\n Setiap lima tahun, jelang pemilihan umum, para politisi berseliweran dengan pesonanya, memberi janji-janji yang seringkali terdengar manis di telinga masyarakat.<\/p>\n Meskipun terjadi pergantian pemimpin pada setiap periode pemilihan umum, persentasenya tidak banyak berubah. Kesannya adalah \u201csama saja\u201d.<\/p>\n Bagi calon pemimpin yang tidak memiliki kekayaan, terkadang jauh untuk dapat mencapai kursi kekuasaan.<\/p>\n Kenyataannya, harapan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara seringkali tidak terwujud.<\/p>\n Alih-alih, aset negara seringkali diambil alih oleh segelintir orang, tanpa menyentuh masyarakat yang sebenarnya pemiliknya.<\/p>\n Sumber daya alam dan aset negara yang seharusnya kembali kepada rakyat terus dieksploitasi tanpa batas, dengan hasil yang tidak dirasakan oleh masyarakat. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin melebar.<\/p>\n Saat ini, pilihan bukanlah antara politis atau ideologis, melainkan lebih terkait dengan kesukaan atau ketidaksukaan.<\/p>\n Hal ini telah mengkristal menjadi pilihan berdasarkan kepentingan individu dan kelompok, terutama partai politik.<\/p>\n Sulit memberikan justifikasi atas kontestasi dalam sistem demokrasi yang didasarkan pada ideologi.<\/p>\n Demokrasi, sebagai sistem yang masih relevan untuk negara yang belum stabil secara politik, perlu saling mengontrol.<\/p>\n Selama kesadaran politik masyarakat belum menjadi budaya yang terbuka, maka tirani dan oligarki akan terus berkembang dalam negeri.<\/p>\n Setiap individu yang cerdas, sadar, dan memiliki integritas moral dan etika tinggi memiliki tanggung jawab untuk terus mengedukasi masyarakat agar menjadi warga negara yang terdidik dengan baik.<\/p>\n Indonesia, dengan segala keindahan alamnya, seharusnya menjadi surga bagi seluruh warganya. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau ini menyatu, menjadi Indonesia.<\/p>\n Politis atau ideologis, dalam dinamika politik, sebenarnya merupakan bagian dari kesatuan tujuan kekuasaan tertentu.<\/p>\n Dalam setiap kontestasi, berbagai kepentingan bergabung menjadi satu, merebut kekuasaan dalam satu suara.<\/p>\n Warna-warni partai politik mencerminkan keragaman kepentingan warga negara. Tidak bisa disangkal bahwa kekuatan partai politik diuji dalam cara meraih suara dari seluruh negeri.<\/p>\n Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pada akhirnya, bergantung pada kekuatan partai politik. Saat ini, yang berlaku adalah kepentingan yang mengarah pada kekuasaan.<\/p>\n Warga negara diharapkan tetap menggunakan akal sehat dan rasionalitas dalam menilai kepentingan mereka yang dilindungi oleh undang-undang.<\/p>\n Semua memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan siapa pun yang mampu mendapatkan suara rakyat akan memegang kendali kekuasaan.<\/p>\n Dalam negeri ini, sejauh kita dapat mengelola seluruh instrumen yang ada di masyarakat dan negara, mereka memiliki peluang untuk mendapatkan kursi kekuasaan.<\/p>\n Meskipun politis atau ideologis, pada akhirnya, kepentingan kekuasaan tetap menjadi tujuan setiap kontestasi dalam sistem demokrasi yang diadakan setiap lima tahun di Indonesia. Wallahu\u2019alam.***<\/p>\n<\/div>\n