<\/p>\n
MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA \u2013 <\/strong>Dalam pandangan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, yang dibutuhkan oleh bangsa ini selain demokrasi politik adalah demokrasi ekonomi.<\/p>\n Menurutnya, demokrasi politik selalu ramai diperbincangkan di ruang-ruang publik, lebih-lebih menjelang Pemilu lima tahunan. Padahal, terdapat fakta lain yang lebih mencekam yaitu tersendatnya demokrasi ekonomi di bangsa Indonesia.<\/p>\n \u201cTetapi, hal inilah yang tidak terlihat akhir-akhir ini, karena fenomena yang mengemuka adalah yang kaya semakin kaya bahkan peningkatan kekayaannya tumbuh berkali-kali lipat,\u201d ungkap Anwar Abbas dikutip pada Kamis (2\/1).<\/p>\n Angka ketimpangan yang terjadi di Indonesia begitu curam, kekayaan segelintir manusia menyamai kekayaan jutaan manusia yang lain. Realitas tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di dunia global sekarang.<\/p>\n \u201cSementara mereka yang ada di lapis bawah tampak masih terseok-seok dan terkurung dalam kemiskinan yang melilitnya yang jumlahnya masih sangat besar yaitu 25,9 juta jiwa,\u201d imbuhnya.<\/p>\n \u201cDi sinilah ironi itu terjadi sehingga kemiskinan yang telah menjerat masyarakat, dan kata Nurcholish seringkali telah menenggelamkan demokrasi itu sendiri,\u201d sambungnya.<\/p>\n Oleh karena itu, Anwar Abbas menjelaskan jika ingin demokrasi berjalan di negeri ini sesuai dengan yang diharapkan\u2013maka seperti dikatakan Bung Hatta pembangunan demokrasi politik harus sejalan dengan pembangunan demokrasi ekonomi.<\/p>\n Demokrasi ekonomi menurutnya menjadi suatu yang tidak terlihat di dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang sedang dijalani, karena banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah melenceng dari amanat konstitusi.<\/p>\n Anwar Abbas memandang, setiap kebijakan yang semestinya bertumpu pada konstitusi untuk menciptakan kemanfaatan bersama diterobos untuk kepentingan sesaat, dan bagi kelompok tertentu saja.<\/p>\n Demokrasi ekonomi merupakan aktualisasi dari konstitusi, lebih-lebih sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih menjadi sila yatim piatu yang tidak pernah diperhatikan.<\/p>\n Visits: 2<\/p>\n<\/div>\n sumber berita ini dari muhammadiyah.or.id <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"