<\/p>\n
BANDUNGMU.COM, Bandung \u2013 Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, yang secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.\n<\/p>\n
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan pentingnya memperingati Hari Lahir Pancasila bukan sekadar sebagai ritual tahunan, tetapi sebagai momen untuk memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara.<\/p>\n
\u201cSebagaimana disebutkan oleh Soekarno, Pancasila adalah \u2018philosophische grondslag\u2019 (dasar filosofis) atau \u2018Weltanschauung\u2019 (pandangan dunia). Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi pondasi struktural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi nilai penting yang menjiwai dan pemikiran mendasar dalam penyelenggaraan negara,\u201d jelas Haedar pada Sabtu (01\/06\/2024) seperti dikutip dari laman resmi Muhammadiyah.\n<\/p>\n
Ia mempertanyakan, apakah sejak kemerdekaan Indonesia, kehidupan berbangsa dan bernegara telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. \u201cDari sila pertama, apakah bangsa Indonesia benar-benar menjalani kehidupan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa? Nilai keyakinan ini harus tercermin dalam agama yang dianut oleh warga bangsa, sehingga tidak menjadi bangsa yang agnostik, ateis, atau sekuler yang menjauhkan agama dari kehidupan,\u201d tutur Haedar.\n<\/p>\n
Bernegara juga harus mengindahkan nilai atau ajaran agama, sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 yang mengakui keberadaan agama. Menurut Soekarno, negara Indonesia harus \u201cbertuhan\u201d. \u201cIndonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang menjauhi atau memusuhi agama. Para penyelenggara dan pejabat negara wajib beragama dan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka,\u201d tegas Haedar.\n<\/p>\n
Dalam mengurus negara, para pejabat harus takut kepada Tuhan, untuk tidak korupsi dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. \u201cNegara dan pejabat harus bersendikan pada nilai kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,\u201d papar Haedar.\n<\/p>\n
Haedar juga menegaskan bahwa sila Persatuan Indonesia harus diwujudkan dalam kehidupan nyata, bukan sekadar slogan. \u201cPersatuan diuji ketika ada kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau partai yang harus diutamakan. Jangan sampai persatuan hanya untuk kepentingan sesaat dan mengorbankan nilai persatuan yang sejati,\u201d tutur Haedar.\n<\/p>\n
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan\/Perwakilan, juga penting dalam politik dan demokrasi. \u201cSayangnya, politik dan demokrasi Indonesia sudah sangat liberal, dengan para aktor yang pragmatis dan oportunistik. Hukum sering disalahgunakan demi kepentingan politik sesaat,\u201d ungkap Haedar.\n<\/p>\n
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia masih terabaikan. \u201cKesenjangan sosial dan kemiskinan masih menjadi realitas di negeri ini, sementara oligarki politik dan ekonomi makin menjerat kehidupan bangsa,\u201d jelas Haedar.\n<\/p>\n
Menurut Bung Karno, \u201cNegara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang atau satu golongan, tetapi untuk semua. Sumber daya alam harus dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.\u201d\n<\/p>\n
\u201cPancasila jangan hanya dijadikan slogan, simbol, atau paham puritan dan fanatik buta. Pancasila harus diwujudkan dalam praktik nyata kehidupan berbangsa dan bernegara,\u201d tegas Haedar.\n<\/p>\n
Haedar juga menekankan bahwa slogan dan retorika tentang Pancasila akan kehilangan makna jika tidak disertai komitmen nyata. Pancasila harus menjadi dasar dalam kehidupan ber-Indonesia: Berketuhanan Yang Maha Esa; Berperikemanusiaan yang Adil dan Beradab; Berpersatuan Indonesia; Berkerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan\/Perwakilan; serta Berkeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.\n<\/p>\n
\u201cSeluruh pejabat di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan institusi pemerintahan wajib ber-Pancasila dalam kehidupan nyata. Itulah Pancasila sebagai kata kerja, bukan kata benda, yang akan menjadikan Indonesia jaya menuju cita-cita para pendiri negara,\u201d tutup Haedar.***\n<\/p>\n
\t\t\t\n\t\t<\/div>\n