<\/p>\n
MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA \u2013 <\/strong>Sebagai urusan baru, soal masalah tambang Muhammadiyah memiliki prinsip tidak tergesa-gesa dan akan menggodok lebih dalam mempertimbangkan berbagai sisi baik dan buruknya.<\/p>\n Hal itu disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Kiai Saad Ibrahim di hadapan awak media di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta pada Selasa (4\/6).<\/p>\n Kiai Saad menegaskan, sampai sejauh ini belum ada surat masuk atau pemberitahuan resmi dari pemerintah untuk Muhammadiyah terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).<\/p>\n \u201cKalau secara khusus surat masuk mungkin belum. Tapi dalam konteks yang lebih umum saya baca itukan mengenai ormas-ormas, sehingga kemudian Muhammadiyah bagian dari ormas itu, tapi akan kita godog terlebih dahulu secara lebih baik dan lain sebagainya,\u201d katanya.<\/p>\n Terkait dengan IUP Ormas, kata Kiai Saad, Muhammadiyah terlebih dahulu akan menggodok untuk melihat sisi negatif dan positifnya. Selain itu juga untuk mengukur kemampuan Muhammadiyah.<\/p>\n \u201cSaya tidak berbicara ormas di luar Muhammadiyah, saya kira saya tidak representatif untuk mewakili yang lain-lain. Tapi di Muhammadiyah ini tentu persoalan yang baru, oleh karena itu juga kita perlu mengukur kemampuan dan lain sebagainya,\u201d kata Kiai Saad.<\/p>\n Sebagaimana diketahui ormas mendapat jatah Wilayah\u00a0 Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96\/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024.<\/p>\n<\/div>\n sumber berita ini dari muhammadiyah.or.id <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"