<\/p>\n
PENDAHULUAN<\/strong><\/p>\n Istilah Manhaj Tarjih akhir-akhir ini semakin menempati posisi penting dalam pemikiran keagamaan di Muhammadiyah. Meski istilah Manhaj Tarjih baru mengemuka beberapa dasawarsa belakangan ini, namun substansi wawasan dan pola pemahamannya sudah berkembang semenjak awal perkembangan Muhammadiyah. Perumusan Manhaj Tarjih sejalan dengan tumbuhnya kesadaran di kalangan ulama Muhammadiyah bahwa wawasan, prinsip, pendekatan dan metode keagamaan Muhammadiyah perlu dirumuskan secara jelas agar bisa menjadi acuan bersama ulama dan warga persyarikatan.<\/p>\n Oleh karena itu Manhaj Tarjih sebenarnya adalah kristalisasi pandangan dan praktik keagamaan di Muhammadiyah ke dalam rumusan yang lebih jelas. Contohnya adalah Rumusan Pokok Manhaj Tarjih Tahun 1986 yang salah satu menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak mengikatkan diri dalam salah satu madzhab hukum, meskipun pendapat madzhab hukum bisa dijadikan rujukan sepanjang sejalan dengan jiwa Alquran, sunnah, dan dasar lain. Rumusan ini baru, tetapi sudah dipraktekkan di Muhammadiyah semenjak lama.<\/p>\n Sebelum berdirinya Majelis Tarjih tahun 1928 (setelah diusulkan pada Muktamar Tahun 1927), Muhammadiyah sudah menjalankan shalat Idul Adha di lapangan tahun 1925. Pada tahun 1927, Muktamar Muhammadiyah mendorong penggunaan bahasa pribumi dalam khutbah Jumat. Meskipun saat itu dianggap belum lumrah, saat ini khutbah menggunakan bahasa setempat, meski bacaan-bacaan tertentu masih berbahasa Arab sudah diterima luas. Praktik tersebut dahulu menimbulkan kritikan karena dipandang tidak sesuai dengan pendapat umum di kalangan madzhab fikih.<\/p>\n Hal yang sama berlaku pada penggunaan hisab untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal. Meski penggunaan hisab tidak dimulai oleh Muhammadiyah, namun Muhammadiyah dikenal sebagai pendukung penggunaan hisab, yang di kalangan ulama madzhab pun bukan dipandang sebagai pendapat mu\u2019tamad<\/em> mereka. Hisab dipergunakan pula oleh Kiai Ahmad Dahlan untuk mengukur ulang arah kiblat. Penggunaan hisab secara penuh ini ternyata lebih sesuai untuk Menyusun kalender Hijriyah Global.<\/p>\n Semua itu menunjukkan bahwa Manhaj Tarjih, meskipun baru dirumuskan secara rinci tahun 1986-an dan disempurnakan secara sistemik tahun 2000, telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Peryarikatan. Manhaj Tarjih adalah ekstraksi dan perluasan pemahaman dan praktik keagamaan dan ijtihad para ulama Muhammadiyah dari masa ke masa. Makalah pendek ini dimaksudkan untuk menguraikan apa dan bagaimana Manhaj Tarjih untuk mendeskripsikan perkembangn konsep tarjih dan rumusan Manhaj Tarjih.<\/p>\n APA MANHAJ TARJIH<\/strong><\/p>\n Istilah Manhaj Tarjih terdiri dari dua kata, yaitu \u2018manhaj\u2019 dan \u2018tarjih\u2019. Term manhaj sebenarnya tidak lazim dipergunakan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, metode ijtihad<\/em> dibahas dalam ushul fikih dan kaidah fikih, sedangkan hasilnya dibahas dalam ilmu fikih. Dus, istilah manhaj tidak sama dengan ushul fikih, meskipun di Muhammadiyah kaidah-kaidah ushul menjadi bagian dari \u2018Manhaj Tarjih.\u2019 Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah 2015-2022, menjelaskan bahwa istilah \u2018Manhaj Tarjih\u2019 secara harfiah berarti cara melakukan tarjih, namun Manhaj Tarjih lebih dari sekedar cara bertarjih.[1]<\/a> Penjelasan tersebut menegaskan bahwa manhaj berarti cara, tetapi pada praktiknya Manhaj Tarjih memiliki pengertian lebih luas dari sekedar cara ber-istinbath atau berijtihad dalam bidang hukum.<\/p>\n 1. Perkembangan Pengertian Tarjih <\/strong><\/p>\n a. Pengertian Tarjih<\/strong><\/span><\/p>\n Penjelasan mengenai istilah Manhaj Tarjih tidak dapat dilepaskan dari istilah tarjih<\/em>. istilah tarjih dikenal dalam disiplin ushul fikih, sebagai mekanisme penyelesaian terhadap pertentangan dua dalil yang secara lahiriyah mengandung petunjuk yang bertentangan. Contohnya, dalam satu Riwayat Nabi Muhammad melarang buang air dengan menghadap atau membelakangi kiblat, tetapi pada Riwayat lain sahabat Abdullah bin Umar melihat beliau buang air membelakangi kiblat.[2]<\/a><\/p>\n Kedua dalil tersebut mengandung ta\u2019arudl<\/em> (pertentangan petunjuk) sehingga memerlukan penyelesaian. Mekanisme pertama penyelesaian ta\u2019arudl<\/em> adalah dengan kompromi antardalil (jam\u2019 wa taufiq<\/em>). Jika diterapkan kompromi, maka Riwayat pertama diperlakukan sebagai dalil umum, sedangkan Riwayat kedua diperlakukan sebagai dalil khusus. Kesimpulannya, jika buang air itu dilakukan di luar ruangan atau pada tempat terbuka maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Sebaliknya, apabila buang air itu dilakukan di tempat tertutup, maka boleh dengan menghadap atau membelakangi kiblat.<\/p>\n Apabila kompromi tidak bisa dilakukan, pertentangan dalil itu bisa diselesaikan melalui tarjih<\/em> atau nasakh<\/em>. Tarjih didefinisikan sebagai penguatan salah satu sisi (pengertian dalil) atas pengertian dalil lain<\/em>.[3]<\/a> Penguatan itu bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan sanad<\/em>, dengan mempertimbangkan matan<\/em> (isi hadis), dengan mempertimbangkan petunjuk dalil, atau dengan mempertimbangkan faktor lain.<\/p>\n Contoh tarjih adalah ketika ada dua dalil bertentangan dapat ditemukan pada dua riwayat berikut. Dalil pertama adalah riwayat al-Bukhari dan Muslim dari istri-istri Nabi Muhammad:<\/p>\n \u0627\u064e\u0646\u0651\u064e\u0647\u064f \u0643\u064e\u0627\u0646\u064e \u064a\u064f\u0635\u0652\u0628\u0650\u062d\u064f \u062c\u064f\u0646\u064f\u0628\u064b\u0627<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n Bahwasanya Nabi Muhammad pernah terbangun subuh (pada waktu puasa) dalam keadaan junub<\/em><\/p>\n Sementara itu, dalil lain adalah riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah:<\/p>\n \u0645\u064e\u0646\u0652 \u064a\u064f\u0635\u0652\u0628\u0650\u062d\u064f \u062c\u064f\u0646\u064f\u0628\u064b\u0627 \u0641\u064e\u0644\u064e\u0627 \u0635\u064e\u0648\u0652\u0645\u064e \u0644\u064e\u0647\u064f<\/span><\/strong><\/p>\n Barangsiapa pada saat subuh dalam kondisi junub, maka tidak sah puasanya<\/em><\/p>\n Kedua hadis ini bertentangan petunjuknya karena hadis pertama menunjukkan bahwa orang yang junub pada waktu subuh tidak batal puasanya, sedangkan hadis kedua menunjukkan bahwa orang junub<\/em> pada waktu subuh batal puasanya. Ketika dilakukan tarjih dengan melihat aspek sanad<\/em>, hadis pertama (Bukhari dan Muslim) diriwayatkan dari para istri Nabi Muhammad, sedangkan hadis kedua (Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hibban) diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dalam perkara junub yang bersifat personal dan privat, riwayat isteri Nabi Muhammad dipandang lebih kredibel dibandingkan Riwayat sahabat yang tidak tinggal satu rumah, yang dalam hal ini adalah Abu Hurairah.<\/p>\n Istilah tarjih dipakai pula dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam madzhab fikih. Contoh, Imam Syafi\u2019i pada qaul qadim<\/em> berpendapat bahwa waktu shalat maghrib dimulai dengan tengelamnya matahari dan berakhir dengan hilangnya mega merah di langit. Namun, pada qaul jadid<\/em>, Imam Syafi\u2019i berpendapat bahwa waktu shalat maghrib adalah sekira cukup untuk azan, wudlu, menutup aurat, iqamat dan shalat lima 5 rakaat. Akhirnya berdasarkan penelitian terhadap hadis, Imam Nawawi men-tarjih<\/em> qaul qadim<\/em>, bukan qaul jadid<\/em> yang lazimnya dipandang mewakili madzhab Syafi\u2019i.[4]<\/a><\/p>\n Tarjih dalam pengertian \u201cmemilih pendapat paling kuat berdasarkan pemeriksaan dalil\u201d itulah yang menjadi alasan awal berdirinya Majelis Tarjih. Majelis Tarjih dibentuk untuk membahas dan memutuskan permasalahan agama yang diperselisihkan oleh warga Persyarikatan dengan mengambil pendapat yang kuat.[5]<\/a> Majelis Tarjih ini digagas oleh K.H. Mas Mansur yang melihat perlunya dibentuk majelis yang membahas masalah agama untuk menyikapi banyaknya perbedaan pendapat dan faham mengenai hukum agama di Masyarakat yang rawan menimbulkan perpecahan.[6]<\/a><\/p>\n Jadi, latar belakang lahirnya Majelis Tarjih adalah untuk merespon perbedaan pendapat hukum sehingga tarjih yang dijalankan adalah terkait penyelesaian perbedaan pendapat. Tugas yang pertama dijalankan Majelis Tarjih adalah menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiyah<\/em> terkait ibadah mahdlah.<\/em> Tidak mengherankan apabila tema-tema yang dibahas oleh Majelis Tarjih antara tahun 1928 \u2013 1953 banyak terkait dengan ibadah mahdlah, perawatan jenazah, dan wakaf.<\/p>\n Pengertian tarjih<\/em> yang masih terbatas itu berimbas kepada perumusan ushul fikh oleh Majelis Tarjih. Bahasan ushul fikih oleh Majelis Tarjih awalnya hanya berisi kaidah-kaidah mengenai hadis, seperti hadis mauquf, hadis mursal, hadis dlaif yang berbilang jalur, prioritas jarh<\/em> atas ta\u2019dil,<\/em> dan penerimaan riwayat mudallis<\/em>. Sebagai organisasi yang mengajak untuk kembali kepada Alquran dan sunnah, Majelis Tarjih Muhammadiyah pun menyelesaikan masalah hukum dengan menggunakan langsung dalil Alquran dan hadis. Seiring perkembangan, tema dan metode istinbath<\/em> di Majelis Tarjih semakin luas dan variatif.<\/p>\n b. Pengertian Manhaj Tarjih<\/strong><\/span><\/p>\n Perkembangan pengertian Manhaj Tarjih tidak lepas dari perluasan pengertian tarjih<\/em>. Syamsul Anwar menegaskan bahwa aktivitas ketarjihan adalah kegiatan intelektual untuk merespon masalah sosial dan kemanusiaan melalui sudut pandang agama Islam. Manhaj Tarjih ia artikan sebagai: suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan (atau semangat\/perspektif), sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis (metode) tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan<\/em>.[7]<\/a> Pengertian tersebut menunjukkan bahwa Manhaj Tarjih bukan sekedar cara untuk berijtihad dalam bidang hukum Islam, melainkan wawasan, pendekatan, hingga metode praktis dalam melakukan kegiatan ke-tarjih<\/em>-an, yang merupakan upaya untuk menjawab masalah sosial dan kemanusiaan dengan sudut pandang agama Islam.<\/p>\n Pada Munas ke-32 di pekalongan tahun 2024, pengertian Manhaj Tarjih mengalami penyempurnaan. Manhaj Tarjih diartikan sebagai: sistem yang memuat wawasan, sumber, pendekatan, dan prosedur teknis tertentu dalam melakukan aktivitas intelektual untuk merespon masalah sosial dan kemanusiaan dari perspektif agama Islam<\/em>. Pengertian Manhaj Tarjih di atas menyempurnakan rumusan yang dikemukakan oleh Syamsul Anwar dengan memperteguh posisi Manhaj Tarjih, bukan hanya sebagai cara ber-istinbath dalam bidang hukum Islam, tetapi sebagai cara pandang keagamaan dan cara untuk memahami agama.<\/p>\n 2. Perluasan Tugas Tarjih<\/strong><\/p>\n Perluasan pengertian Manhaj Tarjih tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Perluasan tersebut tidak lepas dari perluasan tugas Majelis Tarjih pada tahun 1961 dan kemudian tahun 1971-an dalam Qaidah Lajnah Tarjih. Istilah Lajnah Tarjih muncul tahun 1961 dan semakin jelas tahun 1971, sebagai Lembaga yang menangani masalah ketarjihan dibawah koordinasi Majelis Tarjih Pusat. Namun, pada praktiknya istilah Majelis Tarjih lebih popular dan resmi dipergunakan sampai saat ini[8]<\/a>. Tugas Lajnah Tarjih menurut Keputusan PP Muhammadiyah Tahun 1971 adalah sebagai berikut:<\/p>\n Dengan Qaidah tersebut, tugas ketarjihan semakin luas. Tugas tarjih mencakup penelitian masalah agama; penyusunan tuntunan akidah, ibadah, dan akhlak; memberikan fatwa, sarana mediasi ikhtilaf<\/em>, penelitian dan pengkajian ajaran Islam, dan pendidikan ulama. Dengan tugas demikian, ketarjihan mencakup masalah penelitian, pendidikan, fatwa, dan penyusunan tuntunan tidak hanya dalam masalah hukum Islam, melainkan juga dalam bidang pemikiran Islam. Karena itu, peran Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) adalah dalam keputusan ketarjihan dan pengembangan pemikiran pembaharuan dalam Islam.[10]<\/a><\/p>\n Sejalan dengan perluasan tugas tersebut, nama Majelis Tarjih mengalami perubahan-perubahan. Majelis Tarjih berubah nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI) Pada Muktamar Muhammadiyah Tahun ke-41 di Banda Aceh 1995 (pada kepemimpinan Prof. Amin Abdullah) dan kemudian menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) pada tahun 2005 (pada kepemimpinan Prof. Syamsul Anwar). Aktivitas ketarjihan tidak terbatas pada istinbath<\/em> (penggalian) hukum, melainkan juga dalam bidang pengembangan pemikiran (tajdid<\/em>) yang menjadi ruh Persyarikatan.<\/p>\n 3. Perkembangan Rumusan Manhaj Tarjih<\/strong><\/p>\n Rumusan Manhaj Tarjih mengalami perkembangan secara bertahap. Manhaj Tarjih tidak dirumuskan jadi sejak awal berdirinya Majelis Tarjih pada tahun 1927\/ 1928, melainkan setelah melalui serangkaian diskusi dan perdebatan yang panjang. Berikut ini adalah pokok-pokok Manhaj Tarjih yang disusun menurut perkembangannya.<\/p>\n a. Masalah Lima<\/strong><\/p>\n Manhaj Tarjih mengalami perkembangan secara bertahap dan semakin menemukan bentuknya akhir-akhir ini. Rumusan Manhaj Tarjih yang bersifat ideologis dapat ditemukan dalam Masalah Lima<\/strong> yang diputuskan dalam Muktamar Khususi Majelis Tarjih di Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 1954 s.d. 3 Januari 1955. Masalah Lima ini lahir dari upaya KH Mas Mansur untuk menjawab pertanyaan mengenai pengertian beberapa hal mendasar, yang terkait dengan Amal Usaha Persyarikatan pada tahun 1935 dan dipidatokan pada akhir Kepemimpinannya di PP Muhammadiyah tahun 1952. Amal Usaha Persyarikatan banyak yang terinsipirasi oleh gerakan agama lain, khususnya dalam bidang kendidikan, kesehatan, dan sosial sehingga perumusan Masalah Lima dapat dipandang sebagai Upaya untuk memposisikan persoalan sosial yang terbuka untuk inisiasi dan mana persoalan yang menjadi ranah agama.<\/p>\n Masalah Lima<\/em> inilah yang menjadi landasan bagi Muhammadiyah untuk menyikapi hubungan antara agama, dunia, dan ibadah. Ahmad Azhar Basyir, Ketua Majelis Tarjih Tahun 1985-1990 memandang Masalah Lima ini sebagai rumusan strategis ang menggambarkan alam pikiran Muhammadiyah mengenai Islam.[11]<\/a> Arti penting Masalah Lima<\/em> terletak pada definisi yang jelas mengenai agama, dunia, ibadah, sabilillah<\/em>, dan qiyas<\/em>. Pengertian agama menjadi dasar untuk memahami mana yang termasuk ajaran agama dan mana yang bukan. Pengertian dunia memperjelas wilayah pembaharuan atau dinamisasi yang terbuka luas tanpa terkena kategori bid\u2019ah<\/em>. Pengertian ibadah memperjelas ibadah yang sah menurut agama dan mencegah penyimpangan dalam ibadah. Pengertian sabilillah<\/em> dan qiyas<\/em> memperjelas ruang untuk berdakwah di jalan Allah dan penerapan norma agama dalam persoalan-persoalan baru.<\/p>\n b. Kaidah Ushul Fikih<\/strong><\/p>\n Kaidah ushul fikih dibahas lebih jelas dalam Muktamar Tarjih XXI di Klaten bulan April Tahun 1980 dan telah masuk dalam Himpunan Putusan Tarjih<\/em> (HPT). Kaidah ushul fikih ini hanya memuat pembahasan mengenai status hadis, yang meliputi tujuh persoalan, yang dikemukakan di sini secara singkat idenya, yaitu:<\/p>\n Jadi, bahasan qaidah ushul fikih ini tidak menggambarkan seluruh tema ushul fikih, melainkan terbatas pada bahasan mengenai kaidah kehujjahan beberapa macam hadis. Qaidah ini menjadi dasar bagi ijtihad<\/em> secara langsung dengan mengacu kepada hadis karena bahasan-bahasan di atas menjadi obyek perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis.<\/p>\n c. Pokok Manhaj Tarjih Tahun 1986<\/strong><\/p>\n Pokok Manhaj Tarjih dirumuskan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah hasil Muktamar ke-41 di Surakarta Tahun 1985. Pada tahun 1986 Pokok-Pokok Manhaj Tarjih tersebut disebarkan ke seluruh wilayah dan dapat diterima. Pokok-Pokok Manhaj Tarjih Kaidah ini memuat pembahasan yang luas, baik menyangkut wawasan, dan metode dalam memahami agama meskipun tidak diuraikan berdasarkan bab. Pokok-Pokok Manhaj Tarjih ini tidak hanya memuat pandangan mengenai hukum Islam, melainkan juga wawasan beragama hingga penggunaan dalil dalam bidang akidah. Pokok-Pokok Manhaj Tarjih tersebut ada 18 dengan ringkasan gagasan sebagai berikut:[12]<\/a><\/p>\n Pokok-pokok Manhaj Tarjih di atas merupakan rumusan pertama yang detail mengenai Manhaj Tarjih. Meskipun belum sistematis, tapi-tapi pokok-pokok tersebut telah mengeksplisitkan berbagai pandangan, pemahaman, praktik ijtihad dan tajdid di Muhammadiyah.<\/p>\n d. Manhaj Tarjih Tahun 2000<\/strong><\/p>\n Rumusan Manhaj Tarjih yang lebih sistematis dapat ditemukan dalam hasil Musyawarah Tarjih tahun 2000. Pada tahun ini dilangsungkan dua kali Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-24 tanggal 29-31 Januari 2000 di Universitas Muhammadiyah Malang dan Munas ke-25 tanggal 5 s.d. 8 Juli 2000 M di Pondok Gede Jakarta. Pembahasan mengenai Manhaj Tarjih tersebut dilanjutkan pada Munas ke-26 tanggal 1 s.d.5 Oktober 2003 di Padang. Di antra bahasan pada Munas-Munas tersebut adalah Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Rumusan Munas ke-24 di Malang tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam disahkan pada Munas ke-25 di Jakarta dan. Munas ke-26 di Padang mengamanatkan pengkajian lebih lanjut rumusan tersebut dan menyosialisasikannya kepada masyarakat.<\/p>\n Pembahasan mengenai Manhaj pada Munas ke-24 berlangsung menjadi alot sehingga dilanjutkan dengan Munas enam bulan selanjutnya pada tahun yang sama. Isu yang menjadi polemik adalah mengenai pendekatan bayani<\/em>, burhani<\/em>, dan irfani<\/em>, dengan pendekatan irfani<\/em> yang masih diperselisihkan. Namun secara bertahap ketiga pendekatakan tersebut telah diterima luas. Hasil dari Munas ke-24 mencakup beberapa hal, yaitu:<\/p>\n 1) Sumber Ajaran: Alquran dan sunnah maqbulah<\/em> yang dipahami secara komprehensif dan integralistik dengan pendekatan bayani, burhani,<\/em> dan irfani<\/em> secara spiral serta penegasan kembali Masalah Lima<\/em><\/p>\n 2) Manhaj Ijtihad Hukum, yang mencakup:<\/p>\n 3) Manhaj Pengembangan Pemikiran Islam<\/p>\n a) Asumsi Dasar Pengembangan Pemikiran Islam<\/p>\n b) Prinsip Pengembangan Pemikiran Islam<\/p>\n c) Kerangka Metodologi Pengembangan Pemikiran Islam<\/p>\n Selain rumusan di atas, Syamsul Anwar menambahkan aspek wawasan dalam Manhaj Tarjih. Wawasan ini sudah dikandung dalam Pokok Manhaj Tarjih 1986, namun dalam rumusan tahun 2000 justru tidak terjabarkan. Wawasan tersebut antara lain:<\/p>\n a) Wawasan paham agama (mengacu pada definisi agama dalam Masalah Lima<\/em>)<\/p>\n b) Wawasan Tajdid:<\/p>\n c) Wawasan Toleransi, yaitu bahwa putusan tarjih<\/em> tidak menganggap dirinya saja yang benar dan tidak menjatuhkan pendapat yang tidak dipilih oleh tarjih<\/em><\/p>\n d) Wawasan Keterbukaan, yaitu bahwa putusan tarjih<\/em> dapat dikritik dalam rangka perbaikan<\/p>\n e) Tidak berafiliasi madzhab tertentu, meski tidak menafikan pendapat fukaha.[14]<\/a><\/p>\n e. Penyempurnaan Manhaj Tarjih 2024<\/strong><\/p>\n Pada Munas Tarjih ke-32 Pekalongan 23-25 Februari 2024 terdapat beberapa penyempurnaan rumusan wawasan dalam Manhaj Tarjih. Hasil Munas ke-32 tersebut terkait dengan Manhaj Tarjih adalah menyangkut pengertian, wawasan, dan sumber \n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n