<\/p>\n
MUHAMMADIYAH. OR. ID, JAKARTA-<\/span><\/strong>Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu\u2019ti mengaku sulit memahami langkah dan keputusan DPR yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan persyaratan calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah.<\/p>\n \u201cSebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan dan mematuhi undang-undang,\u201d tegas Mu\u2019ti pada Kamis (22\/8).<\/span><\/p>\n Mu\u2019ti juga menekankan DPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat dibanding dengan kepentingan politik kekuasaan semata.<\/span><\/p>\n \u201cDPR sebagai pilar Legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga Yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,\u201d jelas Mu\u2019ti.<\/span><\/p>\n Sehingga menurut Mu\u2019ti DPR tidak semestinya bersebarangan, berbeda, dan menyalahi\u00a0 <\/span>keputusam MK dalam masalah persyaratan\u00a0 <\/span>calon\u00a0 <\/span>kepala daerah\u00a0 <\/span>dan ambang batas pencalonan kepala daerah dengan melakukan pembahasan RUU Pilkada 2024. <\/span><\/p>\n \u201cLangkah DPR tersebut selain dapat menimbulkan masalah disharmoni dalam hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan serius dalam Pilkada 2024. Selain itu akan menimbulkan reaksi publik yang dapat mengakibatkan suasana tidak kondusif dalam kehidupan kebangsaan,\u201d jelas Mu\u2019ti.<\/span><\/p>\n DPR dan Pemerintah hendaknya sensitif dan tidak menganggap sederhana terhadap\u00a0 <\/span>arus massa, akademisi, dan mahasiswa yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum\u00a0 <\/span>dan perundang-undangan. <\/span><\/p>\n \u201cPerlu sikap arif dan bijaksana agar arus massa tidak menimbulkan masalah kebangsaan dan kenegaraan yang semakin meluas,\u201d pungkas Mu\u2019ti.<\/span><\/p>\n<\/div>\n sumber berita ini dari muhammadiyah.or.id <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"