<\/p>\n
BANDUNGMU.COM, Bandung \u2013 Pakar Hukum Tata Negara dan dosen STHI Jentera Bivitri Susanti menyoroti masalah korupsi politik yang dianggap lebih rumit dibandingkan dengan korupsi kecil atau petty corruption\u2014yang sama-sama harus diberantas. Dalam diskusinya, Bivitri menekankan bahwa pemberantasan korupsi politik tidak hanya menyentuh aspek teknis hukum, tetapi berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari.\n<\/p>\n
\u201cKorupsi politik itu lebih kompleks karena melibatkan partai politik dan berbagai institusi formal negara, seperti DPR, yudikatif, hingga pemerintah daerah,\u201d ungkap Bivitri saat menjadi narasumber seminar dalam rangkaian acara Kinemaksi yang digelar Artside UM Bandung pada Selasa (23\/10\/2024).<\/p>\n
Ia menyebutkan bahwa korupsi politik berakar dalam sistem kekuasaan dan membutuhkan gerakan sosial kolektif untuk dapat diberantas. Dirinya berharap ada aksi bersama-sama mendorong gerakan sosial untuk menghapus korupsi politik. Gerakan seperti ini, kata dia, implikasinya akan sangat positif bagi demokrasi Indonesia.\n<\/p>\n
Menurutnya, korupsi kecil seperti sogokan untuk mendapatkan SIM atau \u201cuang rokok\u201d kepada aparat, misalnya, meski perlu diberantas, masih kalah rumit dibandingkan dengan korupsi politik yang menyentuh lingkup kekuasaan besar. Ia menegaskan pentingnya akuntabilitas bagi setiap individu dalam sistem politik dengan fokus pada prinsip anti-korupsi.\n<\/p>\n
Iklim berpikir kritis<\/strong>\n<\/p>\n Bivitri juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim yang mendorong masyarakat untuk berpikir kritis. \u201cSering kali orang yang kritis dicap negatif atau dianggap tidak kebagian jabatan,\u201d katanya. Menurutnya, hal tersebut keliru karena kritik yang sehat diperlukan untuk memperbaiki sistem sebuah negara.\n<\/p>\n Lebih lanjut, Bivitri menekankan bahwa dalam melawan korupsi, masyarakat harus berpegang pada prinsip, bukan individu. \u201cKita sudah belajar banyak dalam sepuluh tahun terakhir, bahwa memuji individu tanpa memegang prinsip, hanya akan memperparah masalah dalam tata negara kita,\u201d jelasnya.\n<\/p>\n Ia menekankan bahwa pegangan masyarakat harus pada akuntabilitas, di mana setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya, baik secara hukum maupun politik. \u201cKita tidak boleh lagi menghamba pada orang karena hal itu hanya dilakukan kepada Tuhan. Tugas kita adalah melayani warga, bukan melayani negara,\u201d tegas Bivitri.\n<\/p>\n Merampas hak warga<\/strong>\n<\/p>\n Bivitri pun mengajak para peserta seminar untuk memahami bahwa korupsi politik bukanlah masalah teknis hukum semata, melainkan persoalan yang mempengaruhi hak-hak dasar warga negara. \u201cKorupsi merusak kehidupan kita sebagai warga. Hak kita atas udara yang bersih, misalnya, bisa terampas karena keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan pribadi,\u201d kata Bivitri, sambil menyinggung masalah polusi udara di Jakarta.\n<\/p>\n Ia mencontohkan bagaimana korupsi politik bisa menyebabkan kebijakan yang merugikan publik, seperti penggunaan batu bara berkualitas rendah dalam pembangkit listrik, karena adanya kepentingan pengusaha yang dekat dengan pejabat pemerintah. \u201cKorupsi bukan hanya soal penjara atau selebritas yang terlibat, tetapi soal hak-hak kita yang dirampas oleh mereka yang tidak amanah dalam menjalankan kekuasaannya,\u201d tegas Bivitri.\n<\/p>\n Bivitri menutup dengan ajakan agar masyarakat terus membangun pemikiran kritis dan menolak untuk diam dalam menghadapi ketidakadilan. \u201cKorupsi harus kita bongkar dan itu dimulai dari keberanian untuk berpikir kritis dan menolak diam terhadap ketidakadilan,\u201d tutupnya.\n<\/p>\n Tambahan informasi, event Kinemaksi berawal dari \u200bkeluarnya nama UM Bandung sebagai \u200bpemenang proposal terpilih dari \u200bKompetisi Screening Film Kategori \u200bKampus dari ACFFEST KPK. UM Bandung bersama Institut Seni \u200bYogyakarta, Unair, \u200bdan Undip berhasil meraih pendanaan untuk \u200bmenggelar event screening film \u200bbertemakan anti-korupsi.\n<\/p>\n Acara ini digelar selama dua \u200bhari dengan konsep outdoor \u200bscreening dan indoor screening, \u200bbertempat di Front Yard UM Bandung dan \u200bAuditorium KH Ahmad Dahlan. Bersama Art Sinematografi Deluxe \u200b(Artside), \u200bKinemaksi berkonsep mirip seperti \u200bsebuah festival seni yang \u200bpartisipatoris dan melibatkan \u200bberbagai kolaborasi dan pertemuan \u200bantar komunitas dan organisasi.***(FK\/FA)<\/strong>\n<\/p>\n \t\t\t\n\t\t<\/div>\n