<\/p>\n
Medan, InfoMu.co \u2013 Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik meminta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) setempat memprioritaskan bedah rumah di kawasan pesisir Belawan.<\/p>\n
\u201cKita minta Dinas PKPPR Kota Medan supaya memprioritaskan perbaikan rumah maupun bedah rumah bagi warga yang tidak mampu di kawasan pesisir Belawan,\u201d ucap Haris di Medan, Minggu.<\/p>\n
Pernyataan itu ditegaskan\u00a0menyikapi kebijakan Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, yang akan melakukan perbaikan rumah kumuh lewat program bedah rumah.<\/p>\n
Sebab, lanjut dia, saat ini banyak masyarakat yang tinggal di Kecamatan Medan Belawan miliki rumah yang tidak layak huni dengan lingkungan kumuh, di antaranya Kelurahan Bagan Deli.<\/p>\n
Selain itu, pembenahan lingkungan kumuh ini erat kaitannya dengan kondisi sanitasi yang buruk dan menjadi penyebab utama meningkat angka stunting atau kekerdilan.<\/p>\n
\u201cBila pemukiman tidak dibenahi, kasus stunting tetap berkelanjutan. Kebersihan dan penataan lingkungan harus sejalan. Dinas Pekerjaan Umum, kita ingatkan serius membenahi infrastruktur lingkungan kumuh di Belawan,\u201d ungkap Haris.<\/p>\n
Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Sherivia Faradilla, mengaku jumlah prevalensi kekerdilan di Kota Medan mencapai 0,47 persen di penimbangan Februari 2022.<\/p>\n
\u201cSetiap tahun kita ada penimbangan dua kali, yakni Agustus dan Februari. Kemarin kita menimbang sekitar 550 anak, dan Pemkot Medan menetapkan 63 lokus penanganan kekerdilan,\u201d katanya.<\/p>\n
\u201cMemang saat ini angka kekerdilan anak tertinggi di Kota Medan berada di Kelurahan Sicanang, Medan Belawan dengan sekitar 50 jiwa,\u201d terang Sherivia. (ant)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
sumber berita dari infomu.co<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"