<\/p>\n
Jakarta, InfoMu.co<\/strong> \u2013 Bersama Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI), Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30\/5).<\/p>\n Dalam kesempatan itu, APPI berserta Majelis Dikdasmen menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan terhadap kebijakan pendidikan nasional. Salah satunya adalah membahas sejumlah poin-poin perubahan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).<\/p>\n<\/div>\n Poin-poin yang dibahas antara lain regulasi soal guru, perubahan perluasan periode wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun yang berimplikasi pada pembiayaan sekolah swasta, hingga rencana penyederhanaan (omnibus) UU pendidikan beserta kesiapan naskah akademiknya.<\/p>\n Usai pertemuan itu, Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Alpha Amirrachman mengaku pesimis. Pasalnya dia tidak melihat adanya gagasan visioner baik di dalam naskah akademik maupun draf RUU Sisdiknas.<\/p>\n \u201cDalam jangka panjang akan mematikan ekosistem pendidikan nasional dan menimbulkan berbagai macam persoalan pendidikan yang tidak akan mudah diurai,\u201d kata Alpha secara terpisah, Selasa (31\/5). Sebab, RUU Sisdiknas itu hanya mengatur lewat peraturan turunan, bukan pasal utama.<\/p>\n \u201cDengan demikian RUU Sisdiknas akan memberikan kekosongan beberapa pos kewenangan, sehingga memberikan \u2018cek kosong\u2019 terlalu besar kepada kementerian untuk mengatur jalannya pendidikan berbasis masyarakat,\u201d ujarnya.<\/p>\n Alpha juga menyebut bahwa RUU Sisdiknas tidak memperhatikan tata kelola pendidikan. Misalnya dengan hilangnya beberapa struktur di dalamnya seperti dewan sekolah dan komite sekolah.<\/p>\n Lebih lanjut, Alpha mengungkapkan RUU Sisdiknas belum mengatur secara jelas kualifikasi pendidikan guru yang dapat memberikan impikasi rendahnya kualitas guru-guru di tanah air. Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4 atau S1. Namun, dalam RUU Sisdiknas, kualifikasi tersebut tidak ada atau dihapus.<\/p>\n Karena itu dia menganggap RUU Sisdiknas belum mengarah terhadap pengembangan pendidikan kontekstual sesuai kekayaan alam Indonesia. sumber berita dari infomu.co<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u201cPendidikan juga harus berjalan secara inklusif dengan memperhatikan hak yang sama bagi semuanya untuk belajar,\u201d ujarnya. (muhammadiyah.or.id)<\/p>\n<\/p><\/div>\n