Medan, InfoMu.co <\/strong>\u2013 Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar acara Seminar Nasional dengan tajuk \u201cDinamika Tahun-tahun Politik Indonesia Menuju Suksesi 2024\u201d, di GPH Medan, Jum\u2019at (22\/7).<\/p>\n Acara yang dirangkai dengan kegiatan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) LHKP PWM Sumut ini dihadiri Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu\u2019ti MPd dan dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.<\/p>\n Tampak juga hadir dalam acara ini Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Prof Dr Agussani MAP, Ketum Kornas FOKAL IMM Armin Gultom, serta para utusan dari PDM seluruh Sumatera Utara dan Ketua Ortom Muhammadiyah tingkat wilayah.<\/p>\n Mengawali acara, Buya Rafdinal SSos MAP membacakan sebuah narasi pembuka berupa \u201cDalil-dalil Naqli tentang Kepemimpinan dan Politik dalam Islam\u201d yang merujuk pada al-Qur\u2019an dan al-Hadits.<\/p>\n Acara dilanjutkan penyampaiaan prolog oleh Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumut, Shohibul Anshor Siregar. Dalam orasinya Shohib mengungkapkan landasan pemikiran diselenggarakannya kegiatan Seminar Nasional dan Rakorwil ini.<\/p>\n Dalam paparannya, dosen FISIP UMSU ini mengatakan bahwa potret konsolidasi demokrasi di Indonesia sangat bobrok. Menurutnya hal itu\u00a0 tidak terlepas dari pengaruh negara dan lembaga asing yang turut mendesainnya.<\/p>\n Dikatakannya, negara dan lembaga asing yang jadi donor untuk advokasi demokrasi kita itu lebih mengutamakan apa yang disebut dengan kelembagaan demokrasi, sedangkan substansi dari demokrasi itu sendiri agak diabaikan.<\/p>\n \u201cBegitu juga dengan partisipasi politik warga terkesan agak dibelakangkan. Artinya, formalisasi demokrasi dulu baru kemudian diharapkan kelak bisa menuju substansi,\u201d jelasnya.<\/p>\n Sebagai contoh misalnya, kata Shohib, adanya Pemilu yang rutin dilaksanakan. Menurutnya, pelaksanaan Pemilu seringkali dipertanyakan apakah sudah berjalan secara demokratis atau tidak.<\/p>\n Selain itu, Shohib juga menilai sistem demokrasi perwakilan yang sekarang berlaku di Indonesia berwajah sentralistik dan oligarkis. Akibatnya peran para anggota DPR dan DPD yang duduk di Senayan tidak efektif dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah yang mereka wakili.<\/p>\n Perombakan Legal Framework<\/strong><\/p>\n Kedepan, Shohibul menyarankan agar dilakukan perombakan\u00a0legal framework<\/em>\u00a0politik dan demokrasi di Indonesia sehingga lebih substantif dengan ukuran standar rujukannya Pancasila dan Pembukaan\/Batang Tubuh UUD 45. Artinya, Pancasila dan UUD 45 harus dilihat dan dipahami sebagai satu dokumen yang selaras dengan aturan-aturan di bawahnya.<\/p>\n \u201cPerombakan radikal atas legalframework sistem demokrasi, politik dan pemilu Indonesia penting dilakukan sebagai tawaran untuk ikhtiar perbaikan,\u201d kata Shohib.<\/p>\n Pertama, Ormas yang menjadi jihadis Indonesia yang telah berjuang bahkan sebelum Indonesia ada, diberi jatah kursi proporsional sesuai kuota berdasarkan jumlah warga (penduduk) tanpa pemilu.<\/p>\n \u201cDengan begitu, ormas mengontrol anggota legislatif utusannya dan ketika terjadi penyimpangan langsung dapat diganti. Ada yang bilang, ini hanya akan memindahkan ketidak beresan politik di parpol ke ormas. Tuduhan itu tidak benar,\u201d tegas Shohibul.<\/p>\n Kedua, ormas jihadis itu diberi hak untuk mengajukan sendiri calon-calonnya untuk konstestasi politik eksekutif semua tingkatan. Terserah kepada ormas akan menggunakannya atau berkoalisi dengan kekuatan lain (parpol).<\/p>\n \u201cIni secara radikal akan merombak motivasi dan tradisi serta kultur pemerintahan yang keperduliannya kepada rakyat dapat saja diabaikan sebagaimana terjadi selama ini,\u201d kata Shohib.<\/p>\n Shohib juga menegaskan, kritik atas format demokrasi tidaklah sesuatu yang diharamkan. Menurutnya, demokrasi tidak mesti mencopy-paste<\/em>\u00a0tradisi politik dan budaya politik dalam praktik negara-negara Barat yang memang terus memaksakan model mereka ke mana-mana.<\/p>\n \u201cMempertuhankan demokrasi ala Barat, sebagaimana kita saksikan selama ini, akan meniscayakan orang beriman menjadi kafir, karena rivalitas berbayar telah menjadi tradisi kuat,\u201d pungkasnya.<\/p>\n Selain itu, Shohib juga menyoroti terkait keberadaan partai politik. Ia mengusulkan agar segera dibuat UU Pendanaan Parpol yang mengatur kewajiban negara melalui APBN untuk membiayai parpol Rp 1 triliun setiap partai setiap tahun.<\/p>\n \u201cCerdaskan rakyat agar ia tahu bahwa tidak masuk akal demokrasi bisa berkembang kalau partainya terus merampok meski tetap bermantel negarawan,\u201d jelasnya.<\/p>\n Selanjutnya, kata Shohib, pastikan juga dibuat UU Pemilu yang kejurdilannya tidak sekadar\u00a0dead metaphor<\/em>\u00a0(pameo mati) tetapi akuntable dan bertanggung jawab.<\/p>\n Selanjutnya, dalam sambutannya mewakili PW Muhammadiyah Sumut, Rektor UMSU Prof Dr Agussani menuturkan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional dan Rakorwil LHKP PW Muhammadiyah Sumut.<\/p>\n \u201cKita mengapresiasi diselenggarakannya kegiatan yang sangat penting dan strategis ini. Mudah-mudah acara ini bisa menghasilkan rumusan yang mencerahkan bagi keluarga besar Muhammadiyah Sumatera Utara dalam menyongsong perhelatan suksesi 2024,\u201d kata Agussani.<\/p>\n Peran Politik Kebangsaan Muhammadiyah<\/strong><\/p>\n Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu\u2019ti MPd. Pada kesempatan tersebut Abdul Mu\u2019ti menjelaskan secara gamblang dan panjang lebar tentang karakteristik politik kebangsaan Muhammadiyah.<\/p>\n Abdul Mu\u2019ti menegaskan, pilihan politik Muhammadiyah adalah politik kebangsaan, bukan kepartaian. Politik dimaknai sebagai hal-hal yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan dan kenegaraan.<\/p>\n \u201cPeran politik kebangsaan yang dimainkan Muhammadiyah adalah sebagai punggawa dan penjaga moral bangsa,\u201d jelasnya.<\/p>\n \u201cDengan kekuatan SDM dan kekayaan intelektualnya, Muhammadiyah aktif memberikan masukan kepada pemerintah, lembaga- lembaga negara, dan penyelenggara negara melalui opini media massa, kajian kebijakan, atau forumforum resmi,\u201d sebutnya.<\/p>\n Kedua,\u00a0political lobbist<\/em>. Artinya, dengan posisinya yang netral, Muhammadiyah dapat melakukan komunikasi politik lintas partai dan menyampaikan aspirasi secara leluasa kepada semua kekuatan politik.<\/p>\n Ketiga,\u00a0pressure group<\/em>. Sejarah mencatat bagaimana Muhammadiyah melalui para tokoh dan kekuatan jaringannya tampil sebagai pressure group yang berpengaruh.<\/p>\n \u201cTekanan politik Muhammadiyah melalui Prof Amien Rais dengan gerakan reformasi memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kemudian gerakan jihad konstitusi yang dimotori Prof Din pernah memaksa pemerintah menyusun undang-undang migas dan sumber daya air yang baru,\u201d tuturnya.<\/p>\n Terakhir sambutan disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini.<\/p>\n Dalam sambutannya Edy Rahmayadi menuturkan, bahwa Muhammadiyah adalah salah satu ormas Islam terbesar di republik ini. Dikatakannya, Muhammadiyah sudah lahir didirikan KH Ahmad Dahlan sebelum republik ini merdeka.<\/p>\n \u201cItulah sebabnya wajar mengapa perang Muhammadiyah dalam konstelasi kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini begitu vital dan strategis,\u201d ujar Edy.<\/p>\n \u201cDan itu pulalah sebabnya saya merasa terhormat dan selalu hadir jika diundang menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah,\u201d imbuhnya. ( Ris )<\/p>\n<\/p><\/div>\n sumber berita dari infomu.co<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"![\"\"](\"https:\/\/i2.wp.com\/infomu.co\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/lhkp3.jpg?resize=300%2C135&ssl=1\")
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/infomu.co\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/lhkp2.jpg?resize=300%2C135&ssl=1\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/i2.wp.com\/tajdid.id\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/ll1.jpg?resize=620%2C279&ssl=1\")
Untuk melakukan ikhtiar perombakan\u00a0legal framework<\/em>\u00a0politik dan demokrasi di Indonesia itu, Shohib menawarkan beberapa syarat.<\/figure>\n![\"\"](\"https:\/\/i2.wp.com\/infomu.co\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/lhkp1.webp?resize=300%2C162&ssl=1\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/tajdid.id\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/ll2.jpg?resize=620%2C279&ssl=1\")
Dalam konteks ini, Muhammadiyah dapat mengambil tiga peran. Pertama, opinion maker. Muhammadiyah dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan kenegaraan.<\/figure>\n