<\/p>\n
MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA \u2013 Di Indonesia, penyediaan akses dan fasilitas pendidikan merupakan tugas negara yang tercakup dalam amanat Konstitusi. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebut salah satu tujuan NKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.<\/p>\n
\u201cSecara konstitusional ini amanat dan harus dipikul oleh negara. Sehingga kata Bung Hatta kalau ada pihak swasta mengambil peran ini, maka pemerintah wajib membantunya,\u201d terang Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah<\/a>, Anwar Abbas.<\/p>\n Dalam program Dialektika TvMu, Sabtu (6\/8), Anwar Abbas berpendapat kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan akses pendidikan merupakan hal yang urgent. Apalagi jika pemerintah berkehendak menjadikan Indonesia sebagai negara maju.<\/p>\n \u201cDalam teorinya, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin turun tingkat kemiskinannya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kemiskinannya,\u201d kata Anwar.<\/p>\n \u201cKarena itu, kalau kita ingin menjadi masyarakat yang sejahtera, maka kita harus berusaha agar bagaimana pendidikan anak-anak kita itu tinggi. Minimal mereka SMA dan lanjut ke perguruan tinggi,\u201d imbuhnya.<\/p>\n Namun, permasalahan yang saat ini tengah dihadapi menurut Anwar adalah mahalnya biaya pendidikan, termasuk biaya pendidikan tinggi.<\/p>\n