Oleh: Ace Somantri
BANDUNGMU.COM – Sangat banyak berserakan spanduk, baligo, dan media iklan lainnya di sudut-sudut kota dan pinggir jalan. Warna-warni gambar foto wajah berbagai pose para calon legislatif berhamburan.
Entah siapa yang memasang dan apakah dapat izin atau tidak. Namun, dapat dipastikan semua dipasang tanpa izin dari pemerintah daerah. Begitupun panduk dan baligo gambar calon eksekutif capres dan cawapres.
Titik-titik keramaian tidak terlewati. Pemandangan lingkungan terhiasi sepanduk dan baligo iklan. Bahkan, pohon-pohon pun jadi sasaran pemasangan spanduk kecil yang berderet tidak beraturan.
Entah apa tujuan mereka berbondong-bondong mendaftar menjadi calon pemimpin dengan berperilaku seperti itu. Saya rasa untuk pemasangan iklan seperti itu tidak ada yang gratisan.
Dari iklan itu mereka berharap masyarakat bisa melihat dan mengenal sang calon sehingga pada hari pemilihan warga mencontreng atau mencoblos sang calon tersebut.
Hal itu berbbeda jauh dari penyelenggaraan pemilu di negara-negara yang maju. Promosi dan iklan para calon pemimpinnya tidak seperti di Indonesia.
Sebut saja di Jepang, para calon pemimpin disosialisasikan pada tempat yang dilalui dan dapat dilihat oleh masyarakat umum di tempat yang representatif.
Cukup foto dan nama calon dengan ukuran yang standar sehingga dapat dilihat semua orang saat melewati lokasi tersebut.
Hampir dipastikan tidak ada spanduk dan baligo terpasang di sembarang tempat. Apalagi merusak lingkungan karena hal merupakan perbuatan yang sangat dihindari.
Untuk mengenalkan diri, cukup melalui media sosial dan media online karena saat ini perangkat lunak teknologi digital telah memfasilitasi gerak laju informasi yang lebih efektif dan efesien. Hal itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena sangat efektif.
Sebuah catatan dalam media online menjelaskan bahwa programer dan koder saat ini merupakan pekerjaan yang saat ini sedang ”seksi” dan banyak diincar.
Pasalnya, AI seperti ChatGPT sangat baik dalam mengelola dan menganalisis angka. Bahkan, jika terus dilatih, akurasinya diprediksi akan lebih tinggi ketimbang manusia (CNBC Indonesia).
Tindakan di atas semata-mata untuk kepentingan suara saat hari pemilihan umum. Satu suara sangat berharga bagi para politisi, aktivis partai, dan para pencari suara lainnya walaupun pengakuan nilai disamaratakan tanpa ada perbedaan dari status sosial yang ada.
Bukan soal mahal dan murah penghargaan terhadap suara yang dikehendaki. Namun, ada tradisi sosial yang hingga saat ini tidak ada perubahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Setiap suara masyarakat memang sama nilai kuantitasnya. Namun, juga jangan dianggap hal biasa, apalagi punya pikiran tidak berguna yang hanya dibutuhkan saat pemilu tiba.
Padahal perlu dicatat dan direnungi dengan seksama bahwa satu suara saja mengandung makna sangat berarti dan nilai tinggi.
Satu suara sama dengan satu amanah yang harus dipikul. Ribuan suara akan menjadi beban ribuan amanah yang harus siap dipertanggungjawabkan manakala mulai menerima segala hal yang dinikmati.
Berbagai beban dan resiko bukan hanya kerja dan duduk di kursi kemudian memeluk meja dengan cukup berkata “setuju dan sepakat” mengikuti kepentingan politik sesaat dan arahan pimpinan partai.
Padahal, pengakuan diri sebagai wakil rakyat saat mendapatkan kursi lebih dominan mewakili diri sendiri dan wakil partai.
Berbagai parodi politik banyak ditunjukkan di permukaan publik, baik itu dengan cara langsung dalam sebuah pertunjukan maupun melalui media sosial.
Itu semua berharap mampu mengingatkan siapa pun yang terlibat dalam instumen politik kekuasaan sebuah bangsa dan negara. Sepertinya mereka sudah tebal muka akibat sudah menjadi tradisi dan budaya yang membentuk karakter para pemimpin negeri.
Rasa malu sudah tidak ada diri oknum seperti mereka. Mereka mengakui tidak bersalah. Padahal, suara kita merupakan amanah yang harus dijaga setiap gerak dan langkah panca indera dan akan dipertangungjawabkan kapanpun dan dimanapun berada.
Pemilu bukan sekedar hajat dan pesta sebuah event seremonial seperti agustusan. Pemilu menjadi momentum bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemimpin sejauh mana kemampuan menjaga amanah dan mempertanggungjawabkannya untuk kepentingan masyarakat.
Suara rakyat hanya sebuah wujud nyata sistem demokrasi yang berhenti dalam bilik dan kertas suara. Hal itu hanya menjadi saksi nyata bahwa telah terjadi prosesi pemungutan suara.
Sementara itu, hak dan kewajiban pemilik suara selanjutnya dalam realitas empiris selalu dihadapkan dengan ambiguitas orang-orang yang dipilih saat dalam menjalankan amanahnya.
Justru kadang-kadang hanya tuduhan dan sikap tidak tahu diri yang muncul di permukaan. Mereka tidak mengakui suara yang diberikan rakyat.
Mereka tidak memilih si pemimpin, lalu apa yang harus si pemimpin perjuangkan? Kursi si pemimpin diakui didapatkan dari jerih payah dengan modal uang dan tenaga.
Suara handphone tidak pernah berhenti dari tim sukses dan orang-orang tertentu untuk meminta logistik dan akomodasi. Mereka ikut menyusuri jalan-jalan menuju tempat yang dituju untuk promosi yang tidak gratis.
Ternyata demokrasi itu mahal. Satu suara rakyat saja harus dibeli dengan harga yang tidak cukup dengan bicara saja. Namun, harus ditambah juga dengan benda lainnya. Entah sampai kapan demokrasi seperti ini terus menghantui setiap menjelang pemungutan suara.
Suara rakyat adalah suara Tuhan. Benarkah itu sebuah filosofi yang harus dijelmakan dalam sistem ketatanegaraan dan kebangsaan Indonesia yang memiliki sistem keberagamaan sangat religius? Atau hanya untuk jualan politik yang bersifat sesaat untuk mengelabui?
Masyarakat Indonesia lebih suka dibawa dalam alam pikiran teks-teks keagamaan yang dikemas dengan bahasa yang santun. Isi dan realitas “bagaimana kita” saat menjalankannya menjadi tidak penting karena yang penting suara rakyat telah dikuasai dan milik siapa pun yang dapat kursi kekuasaan selanjutnya serahkanlah kepada kita-kita.
Begitulah kira-kira realitas demokrasi saat ini. Mahalnya demokrasi telah memporak-morandakan tatanan hidup masyarakat yang semakin senjang dan brutal saking liberalnya.
Demokrasi di Indonesia seakan-akan tidak siap sehingga menjadi penyebab lahirnya sistem oligarki. Bisa juga sistem tersebut muncul karena nilai-nilai demokrasi sudah dibajak oknum perusak sehingga mendatangkan dan membentuk perilaku masyarkat oligarkis.
Demokrasi yang berjalan baik di Indonesia maupun di negara lain yang masih ketegori berkembang secara empiris dan faktual. Apa pasal? Selama ini belum memberikan tanda-tanda kebaikan, malah justru menyuburkan oligarki yang sangat mengerikan.
Selama ini suara rakyat setiap kali pemilu bukan suara Tuhan, melainkan suara kepentingan yang diperjualbelikan secara pragmatis dan transaksional.
Jauh dari tanah ke langit. Itulah selogan untuk menggambarkan suara rakyat suara Tuhan atau ada istilah lain “suara di sana dan suara di sini”.
Banyak di antara para aktivis dan politisi paham betul apa yang terjadi senyatanya. Fenomena hal ihwa suara dalam kontestasi pemilihan umum kerap kali menjadi komiditas politik musiman.
Simbol dan simpul pada tokoh masyarakat banyak didatangi dan diajak saling dukung. Dengan harapan, menjadi corong penyampai pesan politik, lebih jauhnya jikalau berkenan tokoh tersebut untuk dapat melakukan tindakan mobilisasi suara masyarakat.
Sikap itu sah dan boleh saja selama saling memberi input untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan berhenti pada komitmen individu personal.
Memang sangat riskan dan rentan saat masuk pada ranah yang tidak tepat. Namun, apabila hal itu bagian dari amal saleh tidak mesti khawatir. Sikap dan fenomena tersebut tifak familiar karena ada sesuatu yang cenderung dianggap “tabu” seolah-olah akan medegradasi mental spiritual.
Demokrasi Indonesia secara faktual dari awal hingga kini di bawah kendali negara adidaya. Ia dipaksa seolah-olah hal tersebut sistem paling jitu seperti halnya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
Lain cerita dan kisah nyata bahwa setiap bangsa dan negara memiliki historis, kultur, dan tradisi sosial kemasyarakatan yang berbeda. Oleh karena itu, pemaksaan sistem tidak secara mutlak harus diikuti dengan kebutaan nalar intelektual yang disebut “taklid buta”.
Apalagi Indonesia sebagai bangsa besar yang berdiri atas dasar kemerdekaan yang hakiki dengan tetesan darah dari pengorbanan jiwa dan raga para pejuang. Bukan kemerdekaan yang diberikan oleh bangsa lain.
Kemandirian dan kebebasan Indonesia benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Perjalannan panjang sejarah Indonesia bukan hanya satu generasi. Namun, melintas zaman dari generasi ke generasi.
Seharusnya hari ini 78 tahun merdeka tidak lagi bicara hal ihwal menganut dan berkiblat kepada sistem politik demokrasi kepada bangsa lain. Seolah-olah hanya copy paste tanpa menyesuaikan dengan kondisi objektif bangsa dan masyarakat Indoensia.
Tidak boleh juga demokrasi dijejali kepada generasi dengan istilah “hak suara dari rakyat untuk rakyat”. Pasalnya, dalam alam nyata, hak suara hanya untuk kekuasaan dan penguasa.
Suara rakyat pada dasarnya adalah hak asasi dari sebuah kemerdekaan dan kebebasan setiap individu warga negara. Sistem demokrasi dalam ruang dan waktu pada pesta hajatan pemilihan umum bukan sekedar memilah dan memilih pemimpin legislatif maupun eksekutif.
Namun, sejatinya bisa menghadirkan keberpihakan, keadilan, kesejahteraan, dan memajukan rakyat dan bangsa sebuah keniscayaan. Hal krusial yang nyata dengan fakta oleh kasatmata, kondisi bangsa Indonesia, lunak dan lemah tidak berdaya. Khususnya keberanian, kemandirian, dan prestasi rakyat Indonesia masih ada dalam bayang-bayang bangsa lain.
Semakin jauh tertinggal dari negara-negara lain yang lebih mandiri dan merdeka dalam mengembangkan berbagai sektor pokok kehidupan masyarakat. Misalnya sektor perangkat lunak yang berkaitan dengan pendidikan, kesejahateraan, dan kesehatan rakyat Indonesia.
Suara rakyat adalah investasi masa depan negeri, bukan sekedar mencoblos dan memilih kemudian berhenti pada bilik suara. Suara rakyat bukan sekedar memilih lalu bertemu kembali di bilik suara tanpa ada perubahan sama sekali. Wallahu’alam.***
sumber berita ini dari bandungmu.com
