Oleh: Ace Somantri, Dosen Universitas Muhammadiyah Bandung
BANDUNGMU.COM — Gelombang demonstrasi mahasiswa terus meluas hingga ke berbagai daerah yang tersebar di Indonesia. Atas nama kelompok mahasiswa baik organisasi intra maupun ekstra kampus mereka turun ke jalan menyuarakan penolakan harga BBM.
Berbagai kajian strategi dan analisis para pakar yang bukan mewakili pemerintah semuanya merekomendasikan harga BBM tidak untuk dinaikkan.
Apalagi pengakuan pemerintah sendiri bahwa selama ini subsidi tidak tepat sasaran. Seharusnya fokus pengendalian dan pengawasan terhadap data yang menunjukan tidak tepat sasaran tersebut.
Sangat lucu sekali, selain alasan dengan solusi cenderung tidak nyambung, juga pemerintah selalu membandingkan harga BBM dengan negara lain tidak aple to aple, seperti membandingkan dengan Singapura.
Warga Singapura pendapatan sektor formal karyawannya upah minimum di angka 60 juta lebih per bulan jika dikonversi ke rupiah. Sementara warga Indonesia hanya berada di angka paling tinggi 4 juta lebih.
Jauh sebelum peradaban Indonesia ada, bahkan sebelum dunia Barat dalam dekade ini memegang peradaban, ternyata Islam sudah memiliki berbagai konsep dalam pengelolaan aset atau harta publik yang berasal dari sumber daya alam.
Al-Baqarah ayat 29 menyatakan: “Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu”. Teks tersebut menegaskan bahwa apa pun yang ada dalam perut bumi termasuk bahan bakar minyak adalah milik kita.
Rasulullah SAW pun pernah memberikan penjelasan bahwa almuslimuna syurakaau fii tsalatsin, fii almaai, walkalai, wannaar, watsamanuhu haraamun (HR Ibnu Majah dan At-Tabrani).
Maknanya bahwa umat muslim yang bersyarikat (memiliki hak bersama) ada tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api: harganya haram. Secara tekstual bahwa sumber daya alam dari tiga jenis tersebut dan yang sejenisnya di hukumi haram memperjualbelikannya.
Perlu kita pahami yang sebenarnya bahwa negara adalah representasi masyarakat atau rakyat dan pejabatnya adalah yang diberikan amanah untuk mengelola dan mengatur. Apa pun aset atau harta milik publik (masyarakat) sudah menjadi bagian yang diamanahkan di dalamnya.
Selama bangsa dan negara ini berdiri, sepertinya term negara seolah-olah milik sekelompok atau segolongan orang yang berkuasa. Padahal, sebenarnya mereka menanggung segala beban apa pun yang ada di negara tersebut.
Namun, faktanya ketika berkuasa hampir semua pejabat mengumpulkan pundi-pundi harta untuk menjadi kekayaan pribadi dan golongannya.
Kita yang hanya berpredikat rakyat, apalagi kasta rakyat jelata, jangan berharap banyak karena dalam pikiran mereka yang berkuasa, “Gue yang kerja ya gue yang nikmati, elu cari sendiri!” Kira-kira begitu kalau dibahasakan dari sebuah fenomena yang ada hari ini.
Seharusnya rakyat sebagai pemilik negara, apabila ada yang menarik kekayaam dalam perut bumi pada suatu negara, di situ rakyat harus menikmati hasilnya.
Siapa pun mereka atas nama pegawai negara mengambil secukupnya sesuai dengan kinerja. Apabila pekerja tidak memiliki kemampuan sehingga banyak rugi, harus diganti pengelola negaranya, bukan rakyatnya yang dipaksa membeli miliknya sendiri.
Logika itu sangat kacau. Oleh karena itu, para cendekiawan muda maupun tua bersuaralah untuk mengingatkan pemerintah yang telah diberikan amanah.
Terlebih selama ini para pejabat negara diberi amanah terindikasi aset sumber daya alam milik rakyat diperjualbelikan tanpa persetujuan pemiliknya. Malah justru rakyat terus-menerus dibebani hutang..
Sekali lagi bahan bakar minyak apa pun alasannya adalah milik kita. Rakyat bersatu harus mengambil alih harta milik kita. Mereka para pembisnis yang berkolaborasi dengan Pertamina harus menyadari bahwa Pertamina pemiliknya adalah rakyat, bukan para komisaris dan direksi yang berlaga nan gaya, padahal mereka pekerja untuk rakyat dan negara.
Layani rakyat sebagai pemilik sah. Mereka kapan saja dapat diganti. Berapa pun harta yang diambil mereka dengan cara yang tidak sah akan kami minta pertanggung jawaban karena kami tidak ikhlas dan tidak rida dunia dan akhirat.
Kami meminta siapa pun yang terlibat memberikan ruang dan kesempatan serta memberikan amanah pengelolaan aset dan harta kami kepada orang-orang tidak amanah, setetes bahan bakar minyak yang diambil haram untuk diambil.
Kiranya apa yang disamapikan semata-mata karena peduli dan peka kondisi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.***
sumber berita ini dari bandungmu.com
