MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA — Haedar Nashir menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) Republik Indonesia Suharso Monoarfa di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta pada Sabtu (09/04). Didampingi Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto, Ketua Majelis Diktilitbang Lincolyn Arsyad dan Ketua MPKU Agus Samsudin, pertemuan ini membahas berbagai hal, salah satunya tentang ekonomi kerakyatan.
Haedar menyarankan agar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang kebijakan ekonomi kerakyatan yang strategis dan progresif. Langkah ini agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) makin maju demi terwujudnya keadilan sosial di Indonesia sekaligus ada akselerasi agar kesenjangan dapat dipecahkan.
“Bappenas perlu merancang kebijakan strategis dan progresif untuk UMKM dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang membawa kesejahteraan sebesar-besarnya rakyat banyak, sekaligus memperbendek jarak kesenjangan ekonomi Indonesia,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.
Selain membicarakan ekonomi kerakyatan, pada pertemuan itu juga membincangkan ihwal penguatan sistem kesehatan. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam telah lama dan terus menerus mengembangkan mutu pelayanan kesehatan. Dengan adanya kerjasama Muhammadiyah dengan Kementerian PPN, fasilitas kesehatan bagi masyarakat luas diharapkan akan mengalami peningkatan.
“Dalam posisi beliau sebagai menteri PPN kita juga memperkuat wawasan dan kerjasama Muhammadiyah dan pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan,” tutur Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.
Pada kesempatan itu juga Haedar bersama dengan rombongan Kementerian PPN membahas tentang hubungan keislaman dan keindonesiaan, termasuk aktualisasi nilai-nilai keduanya dalam kebangsaan kini.
Menurut Haedar, Islam dan Indonesia memiliki sejarah dan basis pemikiran yang bersenyawa, antara keduanya tidak ada sesuatu yang harus dipertentangkan. Pasalnya, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran kekuatan-kekuatan Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PERSIS, dan gerakan Islam lainnya. Muhammadiyah bahkan telah mengeluarkan putusan muktamar resmi di Makassar tahun 2015 tentang negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah.
“Kita juga berharap kepada kelompok warga masyarakat lain yang afiliasi politik dan aliran agamanya cenderung heterogen untuk juga menempatkan keislaman dan keindonesiaan sebagai satu kesatuan dan bukan sebagai ancaman,” ujar Haedar.
