Muhammadiyah Maksimalkan Wakaf dalam Sektor Pertanian dan Perkebunan

MUHAMMADIYAH.OR.ID, SURAKARTA—Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Dahlan Rais, menekankan pentingnya memaksimalkan pemanfaatan wakaf yang telah diamanatkan kepada Muhammadiyah. Ia menegaskan bahwa wakaf dapat diproduktifkan berupa pertanian dan perkebunan.

“Jika kita memiliki tanah wakaf, maka menggunakannya untuk perkebunan dan pertanian bisa menjadi pilihan yang luar biasa. Intinya, wakaf harus produktif, sesuai dengan tujuan awalnya,” ujar Dahlan Rais dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan (LP2) Pusat Muhammadiyah pada Selasa (27/08) di Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dahlan Rais juga berbicara tentang impian besar Muhammadiyah untuk mencapai kemandirian pangan. Ia mengkritisi ketergantungan Indonesia pada impor pangan yang sudah menjadi masalah kronis, namun menegaskan bahwa hal ini tidak boleh membuat Muhammadiyah menyerah.

“Misalnya untuk beras, jika kita optimis, pasti bisa mencapainya. Wakaf dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya krisis pangan,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya berpikir secara global dalam menghadapi tantangan, bukan hanya terbatas pada fenomena lokal. Dahlan Rais mengapresiasi pesantren seperti Trensains Muhammadiyah di Sragen yang memiliki spesialisasi dalam pendidikan sains, dan berharap agar ke depan setiap pesantren Muhammadiyah memiliki kekhususan yang jelas, yang dicapai melalui kemandirian ekonomi.

“Belajar dari Singapura, meskipun mereka tidak menjalani ibadah seperti umat Islam, namun tertib, bersih, dan maju. Sebaliknya, banyak negara Islam yang masih terbelakang. Oleh karena itu, kita perlu memperluas wawasan untuk memastikan bahwa Islam dapat menjadi yang terdepan,” tuturnya.

Rakornas ini juga diisi dengan beragam materi, termasuk oleh Sa’ad Ibrahim dengan topik “Pendayagunaan Wakaf dan Pengembangan Unit Usaha Menuju Kemandirian Pesantren Muhammadiyah”. Maskuri, Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan membahas “Kebijakan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2024.”