BANDUNGMU.COM, Bandung — Pada Selasa, 1 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat bekerja sama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Jawa Barat mengadakan Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Aisyiyah Boarding School Bandung.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada santriwati agar bijak dalam menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024.
Sosialisasi ini memberikan pemahaman mengenai proses Pemilihan Kepala Daerah, profil calon yang akan dipilih, serta peran lembaga-lembaga penyelenggara seperti KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Sekretaris Mudir Aisyiyah Boarding School Bandung, Ustadz Inding Usup Supriatna, menekankan pentingnya partisipasi para santriwati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Karena banyak santriwati berasal dari luar Jawa Barat, pondok pesantren memberikan izin bagi mereka untuk kembali ke daerah asal guna menggunakan hak pilih sebagai wujud dukungan terhadap demokrasi.
Kegiatan ini berlangsung dengan interaktif, di mana santriwati berpartisipasi aktif mulai dari sesi pembukaan hingga tanya jawab. Sosialisasi ini sangat signifikan, terutama bagi santriwati yang baru pertama kali memilih dan belum familiar dengan proses Pemilihan Kepala Daerah.
Salah satu narasumber, Riki Saripudin, menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan empat sifat utama, yaitu sidi (jujur), amanah (dapat dipercaya), tablig (mampu menyampaikan), dan fatanah (cerdas).
Kunci demokrasi
Hassanuddin, perwakilan KPU Jawa Barat, berharap seluruh pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak karena pemilihan yang baik merupakan kunci dari demokrasi.
“Dengan memberikan ruang bagi rakyat untuk mengekspresikan pilihannya, demokrasi akan berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang responsif serta akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pemilihan Kepala Daerah adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan harapannya. Dengan memahami proses pemilihan serta tanggung jawab sebagai pemilih, masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pemerintahan. Memilih bukan hanya hak, melainkan juga tanggung jawab warga negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.***
sumber berita ini dari bandungmu.com
