Madina, InfoMu.co – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi meninjau langsung kondisi warga pasca insiden semburan lumpur yang terjadi di Well pad T pembangkit listrik tenaga panas bumi PT Madina (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi meninjau langsung kondisi warga pasca insiden semburan lumpur yang terjadi di Well pad T pembangkit listrik tenaga panas bumi PT Sorik Marapai Geothermal Power (SMGP) di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Madina, Rabu (27/4).
Dalam kunjungan itu, Gubsu turut juga didampingi Bupati Madina, HM Jakfar Sukhairi Nasution, Wakil Bupati, Atika Azmi Utammi Nasution dan Ketua DPRD, Erwin Efendi Lubis, Kapolres Madina AKBP HM Reza Chairul AS, dan sejumlah pimpinan OPD lainnya.
Setibanya di Desa Sibanggor Julu, Edy membagikan bantuan berupa sembako kepada warga yang terdampak.
Gubsu menyampaikan, penyebab terjadinya semburan lumpur di pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut saat ini masih dalam kajian tim. Untuk itu dia meminta kepada masyarakat agar mempercayakan penanganan persoalan tersebut kepada pemerintah dan tim yang menangani.
“Percayakan kepada kami dan tim yang akan menangani persoalan ini secara propesional, apakah ini kesalahan tenaga manusianya atau ada unsur kesengajaan dan ini masih dilakukan kajian oleh tim,” ujar Edy saat berdialog dengan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gubsu juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mensukseskan pembangunan.
“Di negara lain juga memiliki sumber energi yang sama seperti di Madina dan telah menghasilkan 2×45 mega watt. Untuk itu, ini harus sukses, negara yang lain juga mengambil energi seperti ini termasuk di Sumut sudah di beberapa tempat dan di tempat ini sudah dua kali, 2×45 mega watt yang sudah dihasilkan,” kata Edy.
Menanggapi adanya permintaan masyarakat mengenai penutupan perusahaan, Edy menyampaikan itu bukan solusi yang baik, karena itu akan membuat pembangunan berhenti.
“Solusinya bagaimana rakyat ini tidak menjadi korban tapi energi ini bisa kita ambil. Kita harus cari solusinya” tegas Edy.
Sebelum meninjau korban Hidrogen sulfida (HS) di Desa Sibanggor Julu, Gubsu sebelumnya melakukan kunjungan ke Kecamatan Lingga Bayu, dengan agenda memberikan bantuan dan peninjauan relokasi korban banjir 2019.(SMGP) di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Madina, Rabu (27/4).
Dalam kunjungan itu, Gubsu turut juga didampingi Bupati Madina, HM Jakfar Sukhairi Nasution, Wakil Bupati, Atika Azmi Utammi Nasution dan Ketua DPRD, Erwin Efendi Lubis, Kapolres Madina AKBP HM Reza Chairul AS, dan sejumlah pimpinan OPD lainnya.
Setibanya di Desa Sibanggor Julu, Edy membagikan bantuan berupa sembako kepada warga yang terdampak.
Gubsu menyampaikan, penyebab terjadinya semburan lumpur di pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut saat ini masih dalam kajian tim. Untuk itu dia meminta kepada masyarakat agar mempercayakan penanganan persoalan tersebut kepada pemerintah dan tim yang menangani.
“Percayakan kepada kami dan tim yang akan menangani persoalan ini secara propesional, apakah ini kesalahan tenaga manusianya atau ada unsur kesengajaan dan ini masih dilakukan kajian oleh tim,” ujar Edy saat berdialog dengan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gubsu juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mensukseskan pembangunan.
“Di negara lain juga memiliki sumber energi yang sama seperti di Madina dan telah menghasilkan 2×45 mega watt. Untuk itu, ini harus sukses, negara yang lain juga mengambil energi seperti ini termasuk di Sumut sudah di beberapa tempat dan di tempat ini sudah dua kali, 2×45 mega watt yang sudah dihasilkan,” kata Edy.
Menanggapi adanya permintaan masyarakat mengenai penutupan perusahaan, Edy menyampaikan itu bukan solusi yang baik, karena itu akan membuat pembangunan berhenti.
“Solusinya bagaimana rakyat ini tidak menjadi korban tapi energi ini bisa kita ambil. Kita harus cari solusinya” tegas Edy.
Sebelum meninjau korban Hidrogen sulfida (HS) di Desa Sibanggor Julu, Gubsu sebelumnya melakukan kunjungan ke Kecamatan Lingga Bayu, dengan agenda memberikan bantuan dan peninjauan relokasi korban banjir 2019. (ant)