IMM Desak Kepolisian Segera Periksa Peneliti BRIN Thomas Djamaluddin

BANDUNGMU.COM, Jakarta — Sangat mengecewakan. Pihak Kepolisian RI dan BRIN belum juga mengambil tindakan tegas terhadap Thomas Djamaluddin, Profesor Riset Astronomi BRIN yang juga sebagai tim unifikasi kalender Kementrian Agama dalam penentuan 1 syawal.

“DPP IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) sangat kecewa karena hingga saat ini BRIN dan Kepolisian RI belum juga mengambil langkah tegas untuk menyikapi polemik ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah, yang ditimbulkan oleh statement Thomas Djamaluddin di media sosial,” ujar Baik selaku Ketua Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPP IMM.

Pemilik nama lengkap Baikuni Al-Shafa ini menilai, asal muasal komentar provokatif berisi ancaman kepada warga Muhammadiyah oleh peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin tidak terlepas dari unggahan Thomas Djamaluddin yang provokatif dan intoleransi, sehingga menimbulkan kegaduhan dan perpecahan antar ummat Islam, kususnya menimpa kepada Muhammadiyah.

Thomas Djamaluddin sering kali membuat perdebatan penetapan 1 Syawal selalu panas dan keras. Sebagai salah satu tim unifikasi kalender Kementerian Agama, dia dikenal sangat keras membela metode rukyah dan mengecam metode hisab.

“Sebagai Profesor dan Peneliti BRIN, Thomas Djamaluddin yang juga tim unifikasi kalender di Kementerian Agama sangat tidak layak menyandang sebagai ilmuwan, bahkan menempati posisi pokok dalam Kementerian Agama RI maupun BRIN, karena efek dari pernyataan dia di media sangat kental akan penggiringan perdebatan yang menjurus pada perpecahan, di tingkat akar rumput, hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan,” tambah Baik.

Kenapa mencemaskan dan menghawatirkan? Thomas sudah menuding Muhammadiyah tidak taat kepada pemerintah terkait penentuan 1 Syawal 2023 (Idul Fitri 1444 Hijriah).

“Dan hal tersebut Thomas tidak hanya sekali dua kali untuk berupaya memprovokasi ummat Islam khususnya Muhammadiyah sehingga sangat rentan terjadi perpecahan antar umat muslim,” tegas pria alumnus UM Malang ini.

Baik mengutip berdasarkan data pemberitaan di media massa, Thomas diketahui beberapa kali melempar ke publik pernyataan provoktif tentang metode wujudul hilal Muhammadiyah, berkisar mulai pada Juni 2013 lalu, misalnya, dalam statusnya di media sosial.

Thomas Djamaluddin kerap kali membuat pernyataan tentang Muhammadiyah memilih tafarruq (memisahkan diri dari umat) hanya karena membela wujudul hilal yang usang secara sains.

“Penyataan ini tentu sangat kental akan fanatis serta sentimen organisasi yang mengandung umpan perpecahan antar umat muslim,” tegas Baik.

“Dalam kutipan di media, menurut Thomas, wujudul hilal bukan masalah dalil, melainkan masalah sains karena rumusannya pun rumusan astronomis. Dia juga menilai para pembelanya bukan berargumentasi dengan logika sains, melainkan lebih mendasarkan pada fanatisme organisasi, hal itu kerap kali dia ber-statement di halaman media sosialnya,” jelas Baik.

Akibat dari pernyataan Thomas Djamaluddin kala itu sebagai peneliti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mendapat banyak protes.

Selain itu, untuk kesekian kalinya Thomas Djamaluddin menyerang Muhammadiyah karena mengumumkan awal bulan puasa dan Idul Fitri menggunakan metode wujudul hilal.

“Kita DPP IMM sebagai Ortom Muhammadiyah menilai bahwa statement peneliti BRIN ini bukan malah membuat umat semakin dewasa menyikapi perbedaan, melainkan malah membawa umat untuk ikut terprovokasi yang berakibat memecah belah persatuan umat,” lanjut Baik.

Oleh karena itu, DPP IMM meminta kepada pada pihak Kepolisian Republik Indonesia agar dengan tegas untuk menindak Thomas Djamaluddin karena sudah menebar kebencian, intolerans, fanatisme, dan provokatif sehingga sangat rentan menimbulkan perpecahan di kalangan umat muslim.

Sejatinya yang tidak taat kepada pemerintah itu adalah Thomas Djamaluddin karena sudah melawan bangunan persatuan antar umat beragama agar senantiasa bertoleransi.

Maka dari itu, DPP IMM menuntut pihak berwenang dalam institusi yang mendapati jabatan Thomas Djamaluddin agar segera mencopot dari jabatannya.***