Inovasi Perkuliahan, Prodi Administrasi Publik Gelar Kuliah Umum di Dinas PMPTSP

BANDUNGMU.COM, Bandung — Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung sukses menggelar kuliah umum di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat pada Senin (13/11/2023). 

Mengangkat tema “Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Era Disrupsi di Provinsi Jawa Barat”, kuliah umum ini diadakan sebagai inovasi pada mata kuliah Pelayanan Publik yang diikuti oleh mahasiswa Administrasi Publik angkatan 2021 sebanyak 40 orang dari perwakilan tiga kelas.

Selain itu, kuliah umum ini juga dihadiri oleh dosen dan Ketua Program Studi Administrasi Publik UM Bandung.  

Cakupan pembahasan dalam kuliah umum ini meliputi realisasi investasi Jawa Barat, kebijakan pelayanan publik, tantangan dan peluang pelayanan publik dalam era disrupsi, penyederhanaan birokrasi, tata kelola kelembagaan, transformasi digital pelayanan publik, dan inovasi dan kolaborasi. 

Dosen Administrasi Publik sekaligus dosen pengampu mata kuliah Pelayanan Publik, Latifah, mengatakan dalam sambutannya bahwa kuliah umum ini dilakukan sebagai inovasi dalam perkuliahan.

Tujuannya yakni agar mahasiswa mengetahui peran dan fungsi Dinas PMPTSP dan menambah pengetahuan mahasiswa seputar pelayanan publik yang ada di Jawa Barat. 

Sementara itu, Ketua Program Studi Administrasi Publik Meti Mediyastuti berharap bahwa kuliah umum ini memberikan pengetahuan bagi mahasiswa terkait pelayanan publik yang secara langsung dijelaskan oleh pakarnya. 

“Jadi, mahasiswa bisa menyeimbangkan teori yang ada di kelas dengan teori yang terjadi di lapangan atau di kantor pemerintahan itu sendiri terutama di Dinas PMPTSP. Di sini tempatnya agar mereka lebih tahu dan melihat secara langsung bagaimana pelayanan publik di era disrupsi ini,” tutur Meti seperti dikutip dari bewarapers.id.

Pada sisi lain, Koordinator Data dan Informasi Dinas PMPTSP Heny Rahmawati berharap ada perubahan mindset terkait performa dari pelayanan publik yang sering kali dianggap sulit, lambat, tidak efisien. 

“Harapannya penambahan wawasan pastinya ya. Demikian juga tidak seluruh instansi itu memang kurang. Sekarang sudah banyak instansi pemerintah yang melakukan berbagai hal, salah satunya kami di Pemda Jawa Barat itu sudah melakukan berbagai inovasi untuk bisa memberikan pelayanan publik yang prima,” tandas Heny.***(Winaa Septiani)