Sosialisasi Jipolmu #2 Sasar 4 Cabang Muhammadiyah

Girimu.com –Sosialisasi dan konsolidasi Jihad Politik Muhammadiyah jilid II (Jipolmu #2) menyasar cabang dan ortom Muhammadiyah di 4 kecamatan, Minggu (7/1/2024). Keempat kecamatan dimaksud adalah PCM Cerme, Duduksampeyan, Benjeng dan Balongpanggang, juga PCA dan PRA, sekaligus dari unsur Ortom Muhammadiyah, Kwarcab HW, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, IPM, serta Tapak Suci

Bertempat di gedung PT Bumi Sentosa Indonesia di Jalan Kedung Rukem Kecamatan Benjeng, hujan lebat tidak menyurutkan semangat peserta sebanyak 165 untuk mengikuti sosialisasi dan konsolidasi Jipolmu #2 2024 yang dilakukan Tim Jipolmu #2 bentukan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Gresik.

Ketua Jipolmu #2 PDM Gresik Muhammad In’am, memaparkan seputar pentingnya Jipolmu di persyarikatan Muhammadiyah. Hal itu karena Jipolmu untuk mengawal kader-kader Muhammadiyah agar bisa duduk di kursi parlemen di Senayan. Tujuannya, jika kader Muhammadiyah lolos diharapkan bisa meluruskan bilamana ada kebijakan yang merugikan persyarikatan Muhammadiyah.

Ia mencontohkan tentang pengelolaan rumah sakit yang sempat muncul wacana kebijakan pemerintah pusat, bahwa rumah sakit hanya boleh diurus atau dikelola oleh organisasi rumah sakit dan Persyarikatan Muhammadiyah tidak punya hak mengelola. Jika dibayangkan, lanjut In’am, jika tidak ada wakil Muhammadiyah –lewat partai– di DPR RI yang berjuang, dimungkinkan Muhammadiyah kehilangan 125 rumah sakit seluruh Indonesia sesuai data 7 Juli 2023.

“Karena kita punya wakil, salah salah satunya Prof Zainuddin Maliki, MSi DPR RI (Dapil Gresik-Lamongan), maka wacana kebijakan pengelolaan rumah sakit yang berpotensi merugikan Muhammadiyah itu, bisa diatasi dengan baik,” ujar In’am.

Dikatakan, dari 575 anggota DPR RI di Senayan, hanya 2 wakil dari Muhammadiyah, yakni Prof Zainuddin Maliki dan Dr H Saleh Partaonah Daulay. Namun, meski cuma 2 orang, kinerjanya patut diacungi jempol, karena berhasil membatalkan rencana kebijakan pengelolaan rumah sakit yang akan merugikan Muhammadiyah. Contoh lain, lanjutnya, adanya draf undang-undang (UU) tentang pengelolaan madrasah yang sedianya hanya boleh dikelola oleh di pondok pesantren.

“Karena kita punya wakil di DPR, semua bisa diatasi dengan baik. Yang lebih miris lagi, di Komisi X hanya Pak ZM (Zainuddin Maliki, Red) wakil kita, selebihnya 7 orang beragama Nasrani,” tandasnya.

Ia berharap, warga Muhammadiyah wajib melek politik miskipun Muhammadiyah bukan organisasi politik. Karena itu ia minta agar warga Muhammadiyah mampu mengantarkan kader Muhammadiyah di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Gresik. Lewat Jipolmu, diharapkan kader-kader Muhammadiyah yang kini telah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif (caleg) di semua tingkatan berhasil merealisasikan kerja-kerja politik yang telah diamanahkan. (*)

Penulis: Muhammad Ajis

Editor: Suhartoko