Ubah Kebijakan dari Ketahanan ke Kedaulatan Pangan, Langkah Baik Mengurangi Ketergantungan Indonesia pada Negara Lain

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA—Perang antara Rusia-Ukraina yang tidak urung selesai, berdampak luas pada negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dalam urusan pangan, Indonesia juga terdampak akibat Perang Ukraina-Rusia.

Menyikapi hal itu, seharusnya Pemerintah Indonesia beralih kebijakan politik pangan dari ketahanan pangan ke kedaulatan dan kemandirian pangan. Terkait itu Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan PP Pemuda Muhammadiyah, Nu’man Iskandar memberikan penjelasan.

Menurutnya, Perbedaan konsep antara ketahanan dan kedaulatan/kemandirian pangan adalah, pada konsep ketahanan yang paling penting adalah ketersediaan pangan. Tidak peduli pangan ini berasal dari mana, termasuk tidak peduli jika harus dengan impor.

“Sedang pada konsep kedaulatan, pangan harus dapat dipenuhi sendiri. Kedaulatan pangan bersumber dari kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan,” ucapnya pada (20/7) saat dimintai keterangan reporter Muhammadiyah.or.id.

Harga pangan saat ini mengalami kenaikan, akan tetapi petani tidak ikut menikmati. Sebaliknya, petani Indonesia semakin terpuruk. Ketika harga pupuk naik akibat kelangkaan maupun kuota subsidi dikurangi, petani tidak bisa menjual gabah dengan harga tinggi.

“Harga beras kita dikontrol sedemikian ketat. Biaya produksi tanam meningkat, tetapi biaya jual mereka ditekan. Itulah kondisi petani kita, tidak ada proteksi terhadap petani”. Tutur Nu’man.

Aktivis Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah ini juga menyinggung terkait dengan program food estate yang disodorkan oleh pemerintah. Menurutnya, program atau proyek besar ini rawan merugikan rakyat. Pertama, terkait dengan anggaran.

“Berapa triliun anggaran yang sudah keluar untuk proyek yang menguap ini. Kita sendiri bisa menghitung berapa anggaran yang sudah keluar untuk membuka lahan ratusan hektar di Kalimantan sangat besar,” imbuhnya.

Kedua, rusaknya lingkungan kita akibat proyek yang tidak terukur tersebut berdampak pada Kalimantan yang sudah dikepung banjir. Ke depan, jika kerusakan ini tidak segera diperbaiki, banjir akan menjadi langganan di Kalimantan. Banjir akan menjadi bencana rutin tahunan.

Ketiga, lahan food estate rawan penyalahgunaan. Sangat mudah diserobot oleh korporasi besar. Dalam pengamatannya, Nu’man menemukan fakta yang mengejutkan di mana banyak lahan pertanian dari proyek ini yang mangkrak.

“Bahkan pada saat bertemu dengan pihak terkait, justru petaninya yang tidak ada. Mereka tidak mau menggarap pada lahan yang tidak jelas duduk perkaranya,” ucapnya.