BANDUNGMU.COM, Bandung – Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Prof Dr Ir Herry Suhardiyanto MSc IPU menyoroti persoalan hak asasi manusia (HAM) yang semakin mengemuka di Indonesia dalam acara Workshop dan Training of Trainers (TOT) Sekolah HAM yang digelar di kampus ini dari Sabtu-Minggu (05-06/10/2024).
Menurut Herry, komitmen berbagai elemen bangsa dalam melaksanakan amanah konstitusi semakin melemah. Padahal, jelas dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara harus hadir untuk melindungi segenap warga negara. Namun, kepentingan sempit sering kali mengesampingkan penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Eks Rektor IPB ini menyampaikan bahwa persoalan HAM di Indonesia memiliki spektrum yang sangat luas, mulai dari hak hidup hingga hak mendapatkan penghidupan yang layak. Fenomena pelanggaran HAM terus muncul, termasuk perampasan hak-hak dasar warga negara. ”Kita sering menghadapi berbagai persoalan ini di tengah masyarakat,” ujar Herry. Ia pun menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan mengawal advokasi agar hukum dapat ditegakkan dengan baik.
Bola salju
Acara Sekolah HAM ini, menurut Herry, diharapkan menjadi ”snowball” atau bola salju yang semakin menguat dalam mengadvokasi isu-isu hukum dan HAM. Lebih dari itu, ia berharap acara ini dapat membentuk kumpulan advokat yang memiliki kepedulian terhadap hak-hak dan kepentingan masyarakat, khususnya dalam konteks persyarikatan Muhammadiyah. ”Kita perlu lebih banyak pejuang HAM, terutama dari kalangan mahasiswa hukum,” tambahnya.
Herry juga menggarisbawahi persoalan yang sering muncul dalam implementasi hukum di lapangan, seperti adanya mafia hukum dan masalah peradilan yang tidak berjalan semestinya. Ia menyebutkan bahwa saat ini Muhammadiyah sedang menghadapi tantangan hukum terkait tanah wakaf bersertifikat yang digugat oleh pihak-pihak yang tidak senang. Menurutnya, tantangan ini perlu dihadapi dengan kesiapan advokat yang mampu mengawal penegakan hukum dengan integritas.
Selain itu, Herry juga mengajak para peserta untuk memperkuat kajian-kajian tentang hukum yang relevan, terutama terkait peraturan perundang-undangan yang sering kali saling bertabrakan. ”Ada banyak undang-undang yang di tingkat implementasi, baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, justru saling berbenturan,” jelasnya. Ia menilai hal ini sebagai akibat dari keterlambatan dalam memahami peraturan yang ada sehingga memunculkan kesalahpahaman di tingkat kebijakan.
Hukum dan keadilan
Melalui Sekolah HAM ini, Herry berharap dapat muncul generasi baru advokat yang fokus pada penegakan hukum dan keadilan. Ia menegaskan bahwa UM Bandung, meskipun belum memiliki fakultas hukum, siap menjadi pusat bagi para advokat yang berkomitmen pada perjuangan HAM dan penegakan hukum. ”Kampus ini bisa menjadi garda penting dalam upaya mencetak para ahli hukum yang berkualitas,” ungkapnya.
Herry menutup dengan harapan besar bahwa melalui program-program seperti Sekolah HAM ini, UM Bandung dapat terus berkontribusi secara signifikan bagi masyarakat dan bangsa. ”Semoga kegiatan ini dapat memperkuat sinergi kita dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat serta memastikan hukum ditegakkan dengan adil,” pungkasnya.
Tambahan informasi, Workshop dan Training of Trainers (TOT) Sekolah HAM ini dilaksanakan oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Barat.***(FA/FK)
sumber berita ini dari bandungmu.com
