Oleh: Ace Somantri, Wakil Ketua PWM Jawa Barat
BANDUNGMU.COM — Muhammadiyah dengan tepat dan luar biasa membawa kandidat Presiden dan Wakil Presiden untuk diuji.
Mereka adalah di antara individu yang mendapat kesempatan langka untuk bersaing dalam pesta demokrasi lima tahunan.
Kehadiran ini jarang terjadi, maka wajar jika semua pihak sangat berminat merespons dan menghormati menjelang perhelatan demokrasi. Terutama karena ini berhubungan dengan masa depan bangsa dan negara dalam lima tahun ke depan.
Kepentingan ini memiliki banyak dimensi, mulai dari urusan politik praktis sehari-hari hingga urusan politik kebangsaan strategis yang akan memengaruhi kemajuan atau kemunduran peradaban bangsa.
Oleh karena itu, Muhammadiyah menganggap penting untuk memahami pandangan, visi, dan misi dari para calon pemimpin masa depan.
Dengan menghadirkan para kandidat, ini menjadi ruang dialog untuk menguji kemampuan narasi dari tokoh-tokoh politik yang saat ini bersaing memperebutkan kursi nomor satu di NKRI yang kita cintai.
Gelombang pertama membawa calon presiden nomor urut 01 Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Kegiatan ini diadakan oleh pihak Muhammadiyah di kampus yang menjadi kebanggaan bagi warga persyarikatan, yakni Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Antusiasme warga Surakarta sangat besar dalam mengikuti dialog ini. Terutama warga Muhammadiyah karena kesempatan ini memberi mereka gambaran tentang calon pemimpin negara dan sejauh mana rasionalitas gagasan visi dan misi kepemimpinannya.
Beberapa hal viral di media sosial menjadi sorotan publik terkait kondisi dan penanganan pemerintah atas kebijakan lembaga pendidikan swasta dan negara yang saat ini dinilai tidak adil.
Khususnya, beban yang terlalu berat dirasakan oleh lembaga pendidikan swasta, padahal secara substansi mereka sama-sama berkontribusi dalam pendidikan anak bangsa.
Anis Baswedan bahkan menyatakan bahwa Muhammadiyah telah ada sejak sebelum negara ini terbentuk.
Oleh karena itu, seharusnya negara memberikan keadilan. Misalnya membebaskan pajak lahan dan memberikan izin penggunaan lahan milik negara secara gratis untuk lembaga pendidikan.
Apakah pernyataan tersebut hanya janji manis dalam kampanye ataukah memiliki dasar yang rasional dan realistis?
Tentu saja itu bisa direalisasikan karena bukan hal yang sulit, terutama ketika seseorang menjadi pemimpin negara.
Banyak janji dalam kampanye politik menjelang pemilihan. Namun, bukanlah sesuatu yang mustahil jika itu berdasarkan kajian yang objektif, rasional, dan realistis.
Potensi kekayaan negeri ini mudah dihitung dengan jutaan orang yang telah mendapatkan pendidikan tinggi, puluhan ribu sarjana magister dan doktor, serta ribuan profesor.
Apakah pemimpin negeri tidak mampu memobilisasi potensi tersebut? Mengapa harus impor sumber daya manusia dari luar negeri ketika banyak warga Indonesia yang bisa berkontribusi pada kemajuan bangsa ini?
Hal ini adalah pertanyaan penting, apakah pendidikan kita memang belum mencapai standar global. Kenyataannya sebagian besar kompetensi ahli masih terlihat di bawah standar.
Momentum untuk menguji visi dan misi calon pemimpin sangat penting. Bagi Muhammadiyah, tidak hanya mengenal profil dan sosok, tetapi menguji kemampuan kepemimpinannya.
Ini adalah kali pertama Muhammadiyah mengundang calon pemimpin negara. Ada berbagai pertanyaan dari peserta dan panelis mencoba menguji dan memperbaiki gagasan yang disampaikan.
Ada riuh rendah yang tidak terhindarkan ketika kata-kata yang tepat diucapkan dalam kondisi situasi yang aktual.
Bahkan tawa terdengar saat ada ungkapan dan pernyataan kritis dan politis dari peserta dan panelis.
Negara ini membutuhkan partisipasi dari warga Muhammadiyah, terutama dari para calon pemimpin.
Keberadaan mereka tidak hanya sekadar sebagai konstituen. Namun, juga harus menjadi mitra yang strategis untuk kemajuan Indonesia, terlepas dari siapa pun yang duduk di kursi pemerintahan.
Nyaris tidak ada visi dan misi dari calon pemimpin yang buruk. Hampir semuanya terlihat bagus dan sangat baik.
Namun, ada hal menarik yang bisa dibahas dari berbagai sudut pandang, baik dari ilmu pengetahuan maupun berdasarkan fakta empiris.
Muhammadiyah sebagai pelaku sejarah dalam pembentukan negara ini, melalui berbagai perjuangan saat masa penjajahan dan pendudukan, berperan dalam membentuk bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Muhammadiyah tidak hanya mengundang pasangan calon pemimpin. Namun, seharusnya meminta komitmen dari mereka dalam membangun negeri kepulauan ini.
Mungkin Muhammadiyah bisa meminta uji fakta integritas. Misalnya soal komitmen untuk pelayanan publik yang cepat dan murah, penegakan hukum yang adil, pengembangan sumber daya manusia yang unggul, serta pembangunan infrastruktur yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Jika terjadi pelanggaran terhadap janji-janji tersebut, tanpa menunggu proses politik yang panjang, mereka harus siap untuk mundur atau diberhentikan sesuai konstitusi.
Apakah hal-hal tersebut dapat terwujud oleh Muhammadiyah? Suara rakyat adalah amanah yang berat.
Terlebih dengan slogan “suara rakyat adalah suara Tuhan” yang bisa menimbulkan rasa takut jika dipertimbangkan dengan hati yang mendalam.
Suara Tuhan memiliki makna sakral dan spiritual. Komitmen untuk menjaga dan melaksanakan amanah tidak semudah mengucapkan kata-kata.
Mungkin slogan tersebut bisa ditambahkan, misalnya: “Suara rakyat adalah suara Tuhan, amanah rakyat adalah amanah Tuhan, kemarahan rakyat adalah kemarahan Tuhan.”
Jika hal tersebut diucapkan dengan sungguh-sungguh, wajib diamalkan tanpa syarat dalam kehidupan nyata.
Konsekuensi dari hal tersebut harus diterima, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.
Menanggung resiko menjadi pemimpin bukanlah menambah catatan prestasi dalam riwayat hidup pribadi. Namun, juga menanggung resiko atas hidup dan matinya bangsa serta negara.
Muhammadiyah memiliki tanggung jawab saat negeri ini tenggelam dalam kegelapan, seperti sikap kritis dari KH Ahmad Dahlan pada masa lalu terhadap penguasa dan realitas sosial.
Sikap ini seharusnya menjadi karakteristik utama Muhammadiyah dalam menyikapi segala persoalan yang terjadi di Indonesia.
Secara tidak langsung, KH Ahmad Dahlan mengajarkan Muhammadiyah untuk tetap kritis terhadap segala bentuk sikap dan perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam dan kemanusiaan.
Muhammadiyah lahir bukan tanpa alasan. Ia lahir untuk menjawab berbagai persoalan sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan.
Kritik dari KH Ahmad Dahlan dihormati oleh banyak pihak. Semangat perlawanannya terhadap ketidakadilan sosial tidak pernah surut tanpa takut pada penguasa.
Muhammadiyah seharusnya menginternalisasi semangat perjuangan ini sebagai ciri utama dari gerakan Islam. Terutama di tengah-tengah perubahan nilai akidah dan moralitas.
Sikap peduli Muhammadiyah pada pemilihan kali ini adalah bagian dari upaya membangun pilar politik sosial yang mengawal jalannya demokrasi secara jujur dan adil.
Hak politik Muhammadiyah digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga tidak absen dalam politik kebangsaan yang sangat penting.
Fatwa-fatwa dari Muhammadiyah dalam politik sosial sangat dibutuhkan oleh publik. Bukan untuk mengarahkan dukungan, melainkan memberikan ajaran moral dalam politik yang santun, adil, dan beradab.
Jika mampu mengawal proses politik secara terbuka dengan cara yang elegan dan akademis, bahkan berkolaborasi dengan ormas Islam lain yang memiliki semangat yang sama dalam mengawal demokrasi di atas konstitusi, ini akan menjadi langkah strategis bagi Muhammadiyah.
Muhammadiyah menguji visi dan misi secara konkret. Namun, lebih penting lagi adalah memiliki lembaga yang bertugas secara taktis untuk mengawal dan memastikan demokrasi yang jujur, adil, dan beradab.
Semoga ini akan membawa demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik dan sesuai konstitusi. Amin. Wallahu’alam.***
sumber berita ini dari bandungmu.com
