Dinamika Pemilihan Umum: Politis Atau Ideologis?

Oleh: Ace Somantri

BANDUNGMU.COM — Suatu perhitungan pada momentum pesta demokrasi, rakyat Indonesia merindukan perubahan yang mengarah ke kemajuan dan kesejahteraan.

Janji-janji manis selalu terlontar dalam kampanye, mewarnai ucapan para kandidat saat berbicara melalui mikrofon pengeras. Dengan penuh semangat, rakyat mengelu-elukan pilihan mereka.

Kelebihan dan kekurangan calon pemimpin adalah hal manusiawi. Data masa lalu kerap diungkap seolah menjadi fakta yang tidak terbantahkan.

Namun, sering kali kebenaran peristiwa belum tentu sesuai dengan yang tergambar dalam data.

Perbedaan antara simulasi data dan kenyataan memberikan konsekuensi, bahkan bisa menyeret seseorang yang terlibat menjadi tersangka.

Momen-momen tertentu dapat membuat seseorang menjadi tumbal, terutama saat peristiwa terjadi pada waktu dan tempat yang sama.

Pemutarbalikan fakta dalam sejarah, meskipun lumrah, menunjukkan dinamika perubahan yang dapat terjadi sesuai kepentingan individu.

Pemilihan umum lima tahunan menjadi sorotan, menghadirkan kontestasi berbagai kepentingan dalam ranah kebangsaan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan hadir sebagai media bagi warga negara untuk mewujudkan hak-hak politik mereka.

Rantai waktu dari pemilihan pertama hingga saat ini telah menjadi bagian berharga bagi bangsa.

Dinamikanya begitu dinamis, dengan intrik dan manuver berbagai kepentingan pihak yang selalu terlibat dalam proses demokratisasi untuk mendapatkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Sejak reformasi tahun 1998 yang membawa arus demokrasi yang lebih terbuka, partisipatif, kuasa yang bersumber dari rakyat mulai berjalan.

Sayangnya, euforia reformasi terkadang kehilangan kendali yang memengaruhi kualitas demokrasi. Transisi ini telah membuka ruang bagi budaya politik transaksional dan pragmatis pasca-reformasi.

Dalam praktiknya, menurut politisi dan akademisi, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan.

Namun, tanpa kontrol yang kuat dari rakyat terhadap kebijakan politik yang dihasilkan. Lebih banyak terkait dengan kelompok atau individu tertentu.

Hal ini mengindikasikan adanya turbulensi dalam keadaan politik yang tidak sehat. Meskipun sistemnya bagus, kelemahan dalam kontrol dapat memberikan ruang bagi pelanggaran dan penyimpangan yang dilindungi oleh kebijakan.

Tindakan memanfaatkan celah-celah dalam sistem, dengan dalih legitimasi, sering dilakukan tanpa memedulikan aturan yang sebenarnya.

Dalam pemilihan umum, fokusnya bukanlah pada kualitas partisipasi, melainkan pada kuantitas.

Pemilihan umum, baik untuk kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif, seharusnya menjadi jalan untuk membangun kesejahteraan bangsa.

Peran rakyat sangatlah penting dalam menentukan kualitas hasil pemilihan umum. Sekecil apa pun pelanggaran dalam produk politik, jika rakyat cerdas dan kritis, dapat terkontrol.

Namun, karena kesadaran politik rakyat masih di bawah rata-rata, banyak produk politik di negeri ini lebih berpihak pada segelintir orang dan oligarki.

Politisi yang kurang memahami kondisi negara lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada peduli pada negeri.

Mereka lebih berorientasi pada tunjangan dan gaji, kurang peka terhadap kebutuhan negeri. Hal ini menjadi rahasia umum di mata masyarakat.

Setiap lima tahun, jelang pemilihan umum, para politisi berseliweran dengan pesonanya, memberi janji-janji yang seringkali terdengar manis di telinga masyarakat.

Meskipun terjadi pergantian pemimpin pada setiap periode pemilihan umum, persentasenya tidak banyak berubah. Kesannya adalah “sama saja”.

Bagi calon pemimpin yang tidak memiliki kekayaan, terkadang jauh untuk dapat mencapai kursi kekuasaan.

Kenyataannya, harapan kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara seringkali tidak terwujud.

Alih-alih, aset negara seringkali diambil alih oleh segelintir orang, tanpa menyentuh masyarakat yang sebenarnya pemiliknya.

Sumber daya alam dan aset negara yang seharusnya kembali kepada rakyat terus dieksploitasi tanpa batas, dengan hasil yang tidak dirasakan oleh masyarakat. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin melebar.

Saat ini, pilihan bukanlah antara politis atau ideologis, melainkan lebih terkait dengan kesukaan atau ketidaksukaan.

Hal ini telah mengkristal menjadi pilihan berdasarkan kepentingan individu dan kelompok, terutama partai politik.

Sulit memberikan justifikasi atas kontestasi dalam sistem demokrasi yang didasarkan pada ideologi.

Demokrasi, sebagai sistem yang masih relevan untuk negara yang belum stabil secara politik, perlu saling mengontrol.

Selama kesadaran politik masyarakat belum menjadi budaya yang terbuka, maka tirani dan oligarki akan terus berkembang dalam negeri.

Setiap individu yang cerdas, sadar, dan memiliki integritas moral dan etika tinggi memiliki tanggung jawab untuk terus mengedukasi masyarakat agar menjadi warga negara yang terdidik dengan baik.

Indonesia, dengan segala keindahan alamnya, seharusnya menjadi surga bagi seluruh warganya. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau ini menyatu, menjadi Indonesia.

Politis atau ideologis, dalam dinamika politik, sebenarnya merupakan bagian dari kesatuan tujuan kekuasaan tertentu.

Dalam setiap kontestasi, berbagai kepentingan bergabung menjadi satu, merebut kekuasaan dalam satu suara.

Warna-warni partai politik mencerminkan keragaman kepentingan warga negara. Tidak bisa disangkal bahwa kekuatan partai politik diuji dalam cara meraih suara dari seluruh negeri.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pada akhirnya, bergantung pada kekuatan partai politik. Saat ini, yang berlaku adalah kepentingan yang mengarah pada kekuasaan.

Warga negara diharapkan tetap menggunakan akal sehat dan rasionalitas dalam menilai kepentingan mereka yang dilindungi oleh undang-undang.

Semua memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan siapa pun yang mampu mendapatkan suara rakyat akan memegang kendali kekuasaan.

Dalam negeri ini, sejauh kita dapat mengelola seluruh instrumen yang ada di masyarakat dan negara, mereka memiliki peluang untuk mendapatkan kursi kekuasaan.

Meskipun politis atau ideologis, pada akhirnya, kepentingan kekuasaan tetap menjadi tujuan setiap kontestasi dalam sistem demokrasi yang diadakan setiap lima tahun di Indonesia. Wallahu’alam.***