Menguji Militansi Warga dan Pegawai Muhammadiyah

BANDUNGMU.COM — Perbedaan pandangan dalam Islam telah menjadi hal yang biasa selama 14 abad terakhir. Terutama dalam kehidupan sosial masyarakat Islam di Indonesia, fenomena perbedaan mengenai awal Ramadan dan 1 Syawal beberapa tahun terakhir sering menjadi ajang perundungan di antara kelompok.

Bahkan, di grup WhatsApp ada yang menyarankan pemerintah untuk memberikan klarifikasi kepada Muhammadiyah agar mengikuti keputusan pemerintah dengan alasan taat pada otoritas.

Terlebih lagi tahun ini, pada 1444 H, ada kepala daerah yang melarang atau tidak mengizinkan penggunaan lapangan milik pemerintah atau tempat lain yang dianggap mengganggu.

Secara kuantitatif, jumlah warga Muhammadiyah lebih sedikit sehingga sebagian warga Muhammadiyah melakukan puasa awal Ramadan dengan cara yang berbeda secara diam-diam, tidak sejalan dengan keputusan pemerintah.

Bahkan, banyak yang mengikuti pemerintah karena lingkungan sekitar mereka juga mengikuti pemerintah. Selain tidak memiliki pengetahuan tentang penentuan hilal pada awal bulan secara ilmiah, secara psikologis mereka khawatir dianggap egois dan individualistik, dan kadang-kadang merasa malu karena berbeda dengan umat Islam pada umumnya.

Muhammadiyah sebagai organisasi persyarikatan telah memiliki portofolio dan sejarah panjang dalam menghadapi perbedaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat Islam tertua di tanah air yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Organisasi ini telah diuji dalam mengelola keragaman dalam Islam dan terbukti memberikan pencerahan dalam pemahaman agama Islam.

Banyak tokoh bangsa lahir dari Muhammadiyah. Tidak heran jika pada beberapa kesempatan, warga Muhammadiyah merasa bangga dan menghormatinya.

Fenomena perbedaan pandangan keagamaan, khususnya dalam ijtihad mengenai awal Ramadan dan awal Syawal, sering menarik perhatian publik, terutama umat Islam pada umumnya.

Sering kali, pertanyaan muncul mengapa perbedaan ini bisa terjadi padahal sumbernya sama. Klaim saling menganggap benar dalam kelompok ormas Islam tidak dibenarkan. Sebaiknya saling menghormati dan menghargai selama ada pembenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang lucu, warga Muhammadiyah sendiri, terutama pegawai di lingkungan amal usaha Muhammadiyah, banyak yang tidak mengikuti maklumat organisasi yang mereka ikuti dalam pekerjaan mereka.

Mereka seharusnya memberikan pencerahan kepada orang lain, minimal menerapkan ajaran tersebut sebagai bentuk militansi dalam Muhammadiyah.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa banyak warga Muhammadiyah yang belum memahami dengan baik maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terutama terkait penentuan awal ibadah puasa Ramadan dan awal Syawal untuk salat Idul Fitri.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ketika warga dan pegawai di amal usaha Muhammadiyah tidak mengikuti maklumat Muhammadiyah, dapat dikatakan bahwa mereka tidak lagi menjadi warga Muhammadiyah? Atau mereka hanya bekerja sebagai karyawan, guru, dosen, atau pekerja di Muhammadiyah?

Sejauh yang diketahui, mengapa mereka disebut warga Muhammadiyah, hal ini karena hampir 95 persen staf, karyawan, guru, dosen, dan pekerja di berbagai amal usaha Muhammadiyah memiliki kartu anggota Muhammadiyah sehingga dapat dikatakan mereka adalah warga Muhammadiyah.

Ini merupakan bentuk pengujian tidak langsung, sejauh mana ketaatan dan militansi sebagai penggerak amal usaha Muhammadiyah terhadap persyarikatan.

Apakah ada sanksi atau teguran jika mereka tidak taat dan patuh terhadap kebijakan dan maklumat Muhammadiyah? Ini menjadi catatan yang sangat penting bagi pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan dan juga pimpinan amal usaha Muhammadiyah.

Kepatuhan tidak menjadi kewajiban mutlak secara syariat, tetapi kesadaran diri untuk mengikuti dan patuh adalah suatu keharusan sebagai tanggung jawab moral.

Fenomena ini menjadi topik menarik untuk didiskusikan dan dicari solusinya guna perbaikan dalam pengelolaan organisasi Muhammadiyah dan amal usahanya di masa depan.

Mengontrol kepatuhan dan ketaatan warga dan pimpinan Muhammadiyah bukan hanya seputar tata cara ibadah, melainkan melibatkan semua prinsip Muhammadiyah yang terkait dengan gerak laju organisasi dan eksistensi institusi amal usaha yang lahir dari Muhammadiyah.

Benar atau salah, faktanya memang ada dan terjadi, bahkan terlihat dan terdengar secara nyata. Penjelasan yang tendensius bukanlah yang dimaksudkan, melainkan hal ini menjadi data dan fakta yang harus diakui dan disadari oleh para pimpinan dan aktivis Muhammadiyah di semua tingkatan.

Meskipun Muhammadiyah memiliki sejarah yang panjang, bukan berarti tidak ada kesalahan atau kekurangan. Semakin tua suatu organisasi, semakin banyak halangan dan tantangan yang dihadapi. Semakin besar lembaga organisasi, semakin mudah orang menjadi anggota Muhammadiyah dan sulit untuk dikontrol.

Oleh karena itu, untuk mempermudah hal ini, pimpinan di setiap tingkatan harus mengetahui domisili anggota mereka, termasuk mengenal lebih baik kegiatan sosial kemasyarakatan mereka.

Kesungguhan pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan amal usaha benar-benar diuji dalam upaya mengenal anggota pimpinan dan warga persyarikatan secara terorganisir.

Tidak sedikit staf, karyawan, guru, dosen, dan pekerja lainnya di lingkungan Muhammadiyah yang hanya bekerja dan tidak lebih dari itu. Bahkan lebih parah lagi, beberapa di antara mereka aktif dalam organisasi kompetitor ideologi atau platform organisasi yang bertentangan dengan Muhammadiyah.

Terkadang mereka membawa pemahaman Islam yang berbeda dengan ajaran yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai rujukan keberagamaan mereka dan mereka tidak mengikuti prinsip-prinsip Muhammadiyah dalam menjalankan amal usaha.

Hal ini menjadi tugas yang harus dikerjakan oleh pengelola amal usaha dan pimpinan Muhammadiyah. Tanggung jawab ini ada pada pundak para pimpinan, pimpinan amal usaha, dan para kader militan Muhammadiyah.

Gelar kader atau pimpinan Muhammadiyah bukanlah sebuah kebanggaan jika belum memberikan contoh teladan (al-qudwah), apalagi menunjukkan sikap arogan dengan merasa paling bermuhammadiyah, padahal banyak hal yang tidak sesuai dengan tuntunan dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM).

Semoga ini menjadi bahan introspeksi dan evaluasi diri sebagai warga Muhammadiyah maupun atas nama institusi Persyarikatan. Ketaatan dan kepatuhan warga dan pekerja sebagai penggerak di lingkungan Muhammadiyah harus terus meningkat. Wallahualam.***