‘Aisyiyah Dorong Advokasi Layanan Kesehatan Ramah Difabel

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Kelompok rentan difabel jarang menikmati layanan dasar dan keberpihakan dari kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah. Oleh karena itu ‘Aisyiyah secara kolaboratif mengajak terwujudnya pelayanan yang baik dan inklusif kepada semua, khususnya kelompok difabel.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (PP ‘Aisyiyah), Tri Hastuti Nur Rochimah dalam kegiatan Diskusi Mendorong Layanan Kesehatan Ramah Disabilitas pada, Kamis (9/2). Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) menurutnya menjadi perspektif ‘Aisyiyah dalam mewujudkan inklusivitas.

“’Aisyiyah sejak awal kelahirannya sudah berpikir dan menggunakan perspektif GEDSI terutama bagaimana kita mendorong pada kelompok yang belum terperhatikan oleh layanan dasar dan kebijakan pemerintah. Ini kemudian kita dorong bersama sama agar mendapatkan layanan yang baik.” Ungkapnya.

Dalam acara yang digelar oleh Program Inklusi ‘Aisyiyah ini, Tri Hastuti menyebut bahwa semua kader ‘Aisyiyah harus terus mendorong agar pembangunan kesehatan juga memberikan akses pada semua.

“Ibu-ibu pasti sudah tahu tagline tak seorangpun boleh ditinggalkan, artinya saudara kita teman-teman difabel juga harus mendapatkan layanan yang sama seperti kita semua sehingga mereka juga terpenuhi hak kesehatannya.”

Tri berharap agar diskusi ini dapat menjadi referensi dan panduan dalam melakukan advokasi di semua level pemerintahan untuk mewujudkan layanan kesehatan yang ramah bagi difabel. Dia menuturkan, semangat No One Left Behind bukan lagi hadir sebagai jargon dan mimpi, melainkan menjadi kenyataan.

“Sehingga betul-betul No One Left Behind akan betul menjadi kenyataan bukan sekedar mimpi dan jargon,” tegasnya yang juga merupakan Koordinator Program Inklusi ‘Aisyiyah.

Diskusi ini menghadirkan Indana Laazulva aktivis Gender and Social Inclusion Specialist dan Hannie Permatasari yang merupakan Kepala Puskesmas Sentolo II, Bantul yang telah menerapkan layanan kesehatan ramah difabel di lokasinya bertugas.

Dalam kesempatan tersebut Indana menyebutkan data bahwa 8.56 persen penduduk Indonesia  merupakan penyandang difabel. Menurutnya kondisi penyandang difabel di Indonesia masih memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam berbagai sektor seperti pendidikan, pelatihan, penempatan kerja, hingga tereksklusi dari lingkungan sosial.

“Artinya dia mengalami stigma, mengalami subordinasi, seringkali dianggap warga negara nomor dua hak-haknya bahkan kurang terperhatikan dan terabaikan dan kita harus akui akses difabel di negara kita sangat terbatas sehingga kebijakan pemerintah kita dorong bersama agar semua bisa mendapatkan kesempatan yang baik,” terangnya.  

Hits: 1