Dukungan Pada Petani Masih Minim, Pemerintah Diharapkan Punya Kebijakan Afirmatif

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas berharap pemerintah memiliki kebijakan afirmatif secara struktural untuk membantu petani keluar dari jerat kemiskinan. Petani di Indonesia menurutnya masih sering dianggap sebagai masyarakat kelas dua atau tiga. 

“Kita harus membantu, pro-petani, dan mendorong inovasi dan teknologi modern,” ujarnya saat menyampaikan arahan kunci pada Kuliah Umum Bimtek dan Penjangkauan Petani Pro-Pak, Kamis (22/6).

Kuliah umum ini terselenggara atas kerjasama Kementerian Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jakarta (FTAN UMJ) dan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar)

Selama ini, Anwar menilai terjadi paradoks pertanian di Indonesia. Di satu sisi produksi pertanian melimpah, di sisi lain pemerintah mengimpor pangan. Karena minim dukungan struktural, termasuk dukungan inovasi dan teknologi pertanian, produksi pertanian dan nasib petani menjadi kurang menguntungkan. 

“Paradoks. Kepentingan politik jauh lebih menonjol dibandingkan kepentingan pro-petani,” singgungnya. 

Menyambung Anwar, dosen UM Sumbar, Rizqa Sepriyanti Burano menyebut bahwa pada tahun 2022, masih banyak petani yang berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini dikarenakan lahan yang diusahakan kecil, petani kurang kreatif, dan tidak memiliki jiwa wirausaha, yang pada akhirnya berakibat pada pendapatan yang lebih kecil daripada pengeluaran.

Atas permasalahan tersebut, Rizqa memberikan rekomendasi agar petani dapat melakukan inovasi pertanian hidroponik. Lahan yang kecil tidak menjadi kendala dalam menghasilkan produksi pertanian dalam jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya petani dapat menjual hasil pertaniannya dengan memanfaatkan teknologi digital yaitu pasar digital dalam bentuk aplikasi.

Senada dengan Rizqa, dosen UMJ Elfarisna, berharap pemerintah memperhatikan dukungan pada aspek pertanian secara berkelanjutan yang memperhatikan tiga aspek yaitu ekologi, sosial dan ekonomi. Sesuai data, akan terjadi penurunan produksi pangan pada tahun 2050 akibat perubahan iklim ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. 

Elfrina menyarankan penanaman lahan kosong, irigasi untuk lahan kering dan pengembangan irigasi, peningkatan tanaman pangan kultur jaringan, diversifikasi pangan, dan memaksimalkan peran petani.

Atas masukan di atas, Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Suwandi mengatakan pemerintah menampung masalah tersebut dan berupaya memberikan solusi. Apalagi, ada cita-cita Nusantara sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. (afn)

Hits: 0